MA Batalkan Permen Taksi Online, Ini Alasannya

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Selasa, 22 Aug 2017 18:36 WIB
ubergrabgojekpolemik taksi online
MA Batalkan Permen Taksi Online, Ini Alasannya
Ilustrasi. (Bryan R. Smith for The New York Times)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut 14 poin dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. 

Keempat belas poin tersebut adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf 3
2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e
3. Pasal 20
4. Pasal 21
5. Pasal 27 huruf a
6. Pasal 30 huruf b
7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3
8. Pasal 36 ayat (4) huruf c
9. Pasal 37 ayat (4) huruf c
10. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3
11. Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b
12. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2
13. Pasal 51 ayat (3)
14. Pasal 66 ayat (4)

Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MA yang diadakan pada 20 Juni 2017. Dalam keputusannya, MA menyebutkan bahwa keempat belas poin di atas harus dicabut karena bertentangan dengn Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 karena dianggap tidak membantu usaha untuk tumbuh dan berkembang. 

Selain itu, poin-poin tersebut juga bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa tarif ditentukan berdasar tarif batas atas dan batas bawah yang diusulkan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan bukannya didasarkan pada kesepatan antara konsumen dan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. 

Dalam situs resmi Departemen Perhubungan, mereka mengaku akan mentaati putusan MA. “Kementerian Perhubungan akan taat azas pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk apa yang menjadi keputusan MA. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua pihak guna menyusun penataan yang terbaik yang dapat memberi ruang yang sama pada semua operator transportasi, khususnya di bidang angkutan jalan," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 membahas tentang taris batas atas dan batas bawah. Menurut Permen tersebut, di wilayah I (Sumatera, Jawa dan Bali), tarif batas bawah adalah Rp3.500 per kilometer sementara tarif batas atas adalah Rp6.000 per kilometer.

Untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi hingga Papua), ditetapkan Rp3.700 per kilometer sebagai tarif batas bawah dan Rp6.500 per kilometer sebagai tarif batas atas. Pada awal bulan Juli lalu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, salah satu alasan ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat antar operator.  

Meskipun baru diumumkan, keputusan MA ini sudah mendapat kecaman dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia). Wakil Ketua MTI Djoko Setijowarno, menganggap, keputusan MA untuk membatalkan Permen No 26 bisa menyebabkan keresahan. 


(MMI)

Video /