Tidak Cuma Pemerintah dan Pelaku OTT, Masyarakat Juga Harus Bijak Pakai Media Sosial

Riandanu Madi Utomo    •    Senin, 28 Aug 2017 16:10 WIB
media sosial
Tidak Cuma Pemerintah dan Pelaku OTT, Masyarakat Juga Harus Bijak Pakai Media Sosial
Acara Seminar Nasional (MTVN/DANU)

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyaknya konten negatif di sosial media memang menjadi salah satu polemik di era digital saat ini. Tidak hanya banyak tersebar, konten negatif kini bahkan dijadikan industri. Untuk itulah dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam pesannya di acara Seminar Nasional "Menagih Langkah Nyata Industri Telko dan OTT Hadapi Konten Negatif Sosmed."

"Indonesia saat ini meang tengah didera konten negatif di sosmed. Dalam hal tertentu, konten negatif ini malah menjadi bisnis dan industri yang dijalankan oleh kelompok tertentu," ujar Rudiantara. "Hal yang seperti ini harus dicegah sehingga media sosial bisa menjadi tempat yang sehat."

Menurut Rudiantara, hingga saat ini pemerintah melalui Kominfo seudah melakukan upaya dari hulu ke hilir untuk mengatasi masalah ini. Di hulu, pemerintah sudah meminta para pelaku OTT dan penyedia layanan media sosial untuk aktif menyaring konten negatif.

Pemerintah juga melalui program Internet Positif juga ikut membantu menyaring beragam konten negatif di internet yang hingga saat ini sudah lebih dari 800 ribu situs diblokir.

Sementara di hilir, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam menanggapi konten negatif. Masyarakat diharapkan bisa membedakan beragam konten negatif, termasuk berita palsu atau hoax dan menanggapinya dengan bijak.

Meski demikian, memberantas konten negatif di media sosial tetap tidak mudah. Anggota BRTI, Agung Harsoyo mengatakan permasalah menepis bahaya konten negatif ada di berbagai lini, mulai dari infrastruktur hingga perilaku masyarakat. 



Di sisi infrastruktur, Indonesia memiliki 14 international gate untuk mengakses internet ke server luar negeri. Jumlah tersebut tergolong banyak karena jika ingin benar-benar mengontrol konten dari luar, jumlah gate-nya harus diperkecil. Sebagai perbandingan, Tiongkok hanya memiliki satu gate sehingga semuanya dapat dikontrol oleh pemerintah.

Namun, Indonesia tidak bisa mengikuti cara Tiongkok. Untuk itulah, pemerintah dan BRTI kini sedang merancang aturan baru untuk membatasi penyelewengan penggunaan layanan internet. Salah satu yang sedang diajukan adalah pembatasan penggunakan kartu SIM yang saat ini masih dianggap terlalu bebas.

Sementara itu, perilaku masyarakat merupakan salah satu sorotan utama kali ini. Agung mengatakan masyarakat seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang di ranah publik ketika menggunakan media sosial. Parahnya lagi, semua jejak digital sebenarnya bersifat abadi dan siapa saja bisa membagikan apa yang telah diposting oleh pengguna media sosial.

"Masyarakat sering lupa kalau media sosial adalah ranah publik. Padahal konten yang disimpan di internet memiliki sifat abadi, dengan kata lain akan selalu dapat diakses sampai kapanpun. Rekam jejak digitalnya selalu ada dan banyak yang tidak sadar akan hal tersebut," jelas Agung.

Intinya, selama masyrakat masih belum sadar bahwa media sosial merupakan ranah publik yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, maka dampak dari konten negatif akan tetap besar. 


(MMI)

Video /