AS Siapkan Undang-Undang Khusus Bisnis Perbaikan Gadget

Cahyandaru Kuncorojati    •    Kamis, 08 Mar 2018 16:48 WIB
amerika serikatteknologi
AS Siapkan Undang-Undang Khusus Bisnis Perbaikan Gadget
Ilustrasi perbaikan ponsel.

Jakarta: Selama ini kita terbiasa membawa gadget yang rusak ke toko resmi untuk meminta perbaikan. Apabila kita membawa ke toko perbaikan yang tidak resmi, proses perbaikannya sangat cepat, tapi kita akan kehilangan segel garansi dari vendor atau toko resmi.

Dikutip dari CNET, anggota badan legislatif Amerika Serikat dari Partai Demokrat Susan Talmantes Eggman berencana menerbitkan undang-undang 'Right to Repair Act' yang akan diberlakukan untuk wilayah California, tepatnya kepada vendor atau produsen perangkat teknologi.

'Right to Repair Act' dijelaskan akan membuat vendor dan perusahaan manufaktur untuk menyediakan alat, komponen, serta perlengkapan seperti software diagnostik perangkat sehingga memudahkan bisnis toko perbaikan untuk melayani perbaikan layaknya toko resmi.

Dijelaskan, Eggman melihat bisnis toko perbaikan menjadi sulit ditemui dewasa ini karena seluruh perbaikan perangkat harus dilakukan oleh toko resmi tapi konsumen juga mengeluhkan layanan perbaikan di toko resmi yang memakan waktu.

Menurutnya, banyak konsumen yang juga mengeluhkan biaya perbaikan dari vedor yang tergolong mahal. Lewat model perbaikan yang hanya mengganti komponen yang rusak saja juga memiliki dampak terhapap ekonomi lokal, salah satunya adalah bisnis layanan toko reparasi.

"Seseorang tidak boleh dipaksa untuk membeli perangkat yang baru setiap komponen di dalam perangkat tersebut rusak dan bisa dengan mudah diganti," ungkap Executive Director of Californians Against Waste Mark Murray.

Dia ikut mendukung kebijakan ini dengan opini bahwa perbaikan komponen menjadi eksploitasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan mampu mengurangi sampah elektronik yang setiap tahunnya mencapai 6 juta ton.

Dikabarkan bahwa California menjadi negara bagian terbaru yang ikut mendukung pengesahan kebijakan ini. Ada 17 negara bagian yang telah mengajukan kebijakan ini, yaitu Washington, Massachusetts, Vermont, New York, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Tennessee, Virginia.

Namun, sejak beberapa tahun lalu perusahaan manufaktur atau vendor perangkat teknologi memang menolak kebijakan ini karena mereka mencemaskan pencurian desain dan hak paten saat perangkat mereka dibongkar bukan oleh pihak resmi.


(MMI)

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.