Penurunan Tarif Interkoneksi Pasti Berimbas Terhadap Bisnis

Lufthi Anggraeni    •    Sabtu, 10 Sep 2016 07:37 WIB
telekomunikasi
Penurunan Tarif Interkoneksi Pasti Berimbas Terhadap Bisnis
Penurunan tarif interkoneksi dapat mendorong tingkat kompetitif pasar menjadi semakin baik.

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Kajian Persaingan Dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar seminar bertajuk Aspek Persaingan Usaha dalam Penetapan Tarif Interkoneksi hari ini, Jumat (9/9/16) di Univesitas Indonesia Salemba.

Kajian ini turut menghadirkan ekonom, Moh. Ikhsan Modjo, yang menyebut kompetisi soal tarif yang tidak sehat akan berdampak pada konsumen. Menurut Ikhsan, seharusnya perhitungan tersebut didasarkan pada opportunity walfare cost dan sebagainya.

Namun menurutnya, tarif yang saat ini berlaku merupakan hasil perhitungan yang diperkirakan dari kerugian operator tertentu.

"Penurunan tarif interkoneksi pasti berimbas terhadap bisnis. Karena kompetisinya tidak lagi hanya sebatas kuat-kuatan modal. Bukan hanya sebatas sejauh mana satu perusahaan penyedia jasa komunikasi mampu menyediakan infrastruktur dan modal, tapi juga di bidang inovasi dan jasa pelayanan kepada konsumen," ujar Ikhsan kepada Metrotvnews.com.

Selain itu, Ikhsan juga menyebut, menurut studi yang pernah dilakukan di Australia, semakin rendah biaya interkoneksi, maka akan kemungkinkan terjadinya inovasi. Hal ini memungkinkan tingkat kompetitif pasar menjadi semakin baik.

Saat disinggung soal kemungkinan penurunan tarif interkoneksi dapat menurunkan tarif ritel, Ikhsan mengaku optimis. Menurutnya, walaupun tidak menurunkan tarif ritel, penurunan tarif interkoneksi dapat membantu menurunkan net welfare lost.

Pendapat Ikhsan sekaligus mendukung pernyataan Sekjen Pusat Kajian Telekomunikasi ITB, Ridwan Effendi. Effendi menyebut, metode simetris yang saat ini digunakan pihak operator kurang sesuai untuk membantu menentukan tarif interkoneksi.

Metode simetris yang memukul rata tarif interkoneksi untuk operator dinilai kurang menguntungkan. Hal ini karena tidak mempertimbangkan biaya operasional dan biaya lainnya yang terus berubah seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi.

Penerapan metode simetris ini juga disebut Effendi akan merugikan Telkomsel sebesar Rp837 miliar setiap tahunnya. Kerugian itu belum termasuk kerugian tidak langsung yang akan dialami oleh perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi ini.

Sementara itu, penerapan metode asimetris, lanjut Ridwan, hal ini bisa menjamin tidak adanya operator yang diuntungkan maupun dirugikan, sehingga dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini karena, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, penetapan tarif interkoneksi tidak boleh merugikan operator telekomunikasi seluler.

Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum turut mendukung pendapat kedua pengamat tersebut. Menurut lembaga ini, penetapan tarif interkonerksi dengan besaran yang sama berpotensi meniadakan persaingan dalam usaha membangun jaringan telekomunikasi.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan tarif interkoneksi turun rata-rata sebesar 26 persen. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi.

Pengamat telekomunikasi dari Universitas Andalas, Benny Dwika Leonanda mengatakan sejumlah perusahaan telekomunikasi di Tanah Air kini terancam bangkrut jika masih menerapkan tarif tinggi untuk berkomunikasi.

Hingga 2 September lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunda revisi tarif interkoneksi. Hal ini disebabkan Telkom/Telkomsel belum menyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI), sehingga dokumen ini belum lengkap.


(MMI)

Video /