Pemerintahan Trump Ingin Batalkan Visa untuk Startup?

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Selasa, 11 Jul 2017 11:23 WIB
amerika serikatstartup
Pemerintahan Trump Ingin Batalkan Visa untuk Startup?
Pemerintahan Trump ingin membatalkan program Startup Visa. (AP Photo / Evan Vucci)

Metrotvnews.com: Pemerintahan Trump berencana untuk membatalkan program era-Obama yang memungkinkan wirausahawan asing yang hendak meluncurkan perusahaan startup di Amerika Serikat untuk tinggal di negara tersebut. Ini merupakan usaha terbaru sang presiden untuk membatasi jumlah pendatang. 

Program yang disebut International Entrepreneur Rule ini didukung oleh banyak orang di industri teknologi. Program ini memungkinkan warga negara non-AS mendapatkan izin tinggal di AS selama 30 bulan jika mereka berhasil mendapatkan dana sebesar USD100 ribu (Rp1,3 miliar) dari pemerintah atau investasi sebesar USD250 ribu (Rp3,3 miliar) dari modal ventura.

Program ini disempurnakan pada pemerintahan Obama dan dijadwalkan mulai aktif pada 17 Juli, lapor Bloomberg. Namun, kemarin, pemerintah Trump mengumumkan bahwa mereka akan menunda program ini sampai bulan Maret tahun depan. Keputusan ini muncul bersamaan dengan keputusn Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk meluncurkan tinjauan tambahan untuk program yang juga dikenal dengan nama "startup visa" ini. 

Sebuah pemberitaan dari departemen menunjukkan bahwa pihak pemerintah berencana membatalkan program tersebut. 

"Kesalahan besar," ujar Steve Case, pendiri America Online dan kini CEO dari perusahaan investasi Revolution LLC, dalam sebuah pernyataan resmi di Twitter. "Wirausahawan imigran membuat pekerjaan baru dan bukannya menghilangkan pekerjaan."

Grup dagang Asosiasi Modal Ventura Nasional juga mengkritik keputusan pemerintahan Trump ini. 

"Pada waktu ketika banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk menarik dan mempertahankan orang-orang berbakat untuk datang ke negara mereka untuk membangun dan mengembangkan perushaaan inovatif, Pemerintahan Trump justru memutuskan untuk melakukan sebaliknya," ujar Bobbty Franklin, President dan CEO dari grup dagang tersebut.

Keputusan pemerintahan Trump ini menunjukkan usaha mereka untuk membatasi jumlah orang yang masuk ke AS, meski banyaknya protes dari pelaku bisnis. 


(MMI)

Video /