Fakta dan Hoaks Soal Registrasi Ulang Pelanggan Seluler Prabayar

Cahyandaru Kuncorojati    •    Kamis, 02 Nov 2017 12:59 WIB
kominfo
Fakta dan Hoaks Soal Registrasi Ulang Pelanggan Seluler Prabayar
Waspada pesan berantai yang terindikasi hoax.

Metrotvnews.com, Jakarta: Semakin gencarnya pesan berantai tentang registrasi ulang pelanggan seluler prabayar cukup membuat gerah pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi. Pasalnya, pesan berantai yang tersebar lewat aplikasi WhatsApp tersebut dipastikan hoax oleh kedua belah pihak.

"Kami dan segenap penyedia layanan telekomunikasi memastikan pesan berantai yang beredar tersebut adalah hoax. Alasan kami menggelar konferensi pers juga untuk menyampaikan tanggapan resmi atas hal tersebut sehingga informasi yang beredar di masyakarat lebih jelas," tutur  Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Ahmad Ramli di kantor Kementrian Kominfo di Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, tanggapan atas sebuah hoax perlu dilakukan lebih cepat agar tidak menggangu kelancaran proses registrasi ulang pelanggan prabayar, yang sejatinya dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2017. Hingga kemarin sore pukul 16.30 WIB, sudah terkumpul sebanyak 30.201.602 kartu SIM yang sudah melakukan registrasi ulang.

Sebenarnya, seperti apa hoax yang tersebar terkait registrasi ulang pelanggan layanan seluler prabayar tersebut? Berdasarkan informasi yang diterima oleh Metrotvnews.com, pesan hoax tersebut berisi beberapa poin yang diklaim sebagai alasan agar masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan registrasi ulang. Pesan hoax tersebut disebut berasal dari kontak yang disimpan dengan nama 'Ust Abdullah'.



Pada poin pertama, disebutkan data Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (kk) akan dipergunakan sebagai data pemenangan salah satu kandidat pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 nanti.

Hal ini adalah hoax karena proses regitrasi yang dilakukan bersama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan di KTP dan nomor KK sesuai yang didaftarkan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dirjen Dukcapil.

Poin kedua, pesan hoax tersebut menyebutkan bahwa data ini akan dipergunakan untuk melacak dan memfitnah seseorang atas pelanggaran terhadap pasal-pasal terkait tindak terorisme dan undag-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). 

Dalam sebuah kesempatan pihak Kominfo bersama Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa validasi data dari registrasi ulang memang untuk menciptakan layanan yang lebih aman. Jadi hal yang disebutkan pada pesan berantai tersebut sama sekali tidak benar.

Pada saat konferensi pers pertama terkait rencana kebijakan registasi ulang. Menkominfo Rudiantara menyebutkan bahwa dengan cara ini mereka dan penyedia layanan telekomunikasi bisa menekan penipuan lewat SMS atau telepon yang kerap beredar. Permasalahannya kasus semacam itu sulit ditindak karena pelakunya berganti-ganti nomor. 

Apabila kini semua nomor sudah teregistrasi sesuai data milik Dirjen Dukcapil, maka tidak akan ada pelaku kejatahan atau pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan pesan berantai yang mengamcam ketenangan dan keamanan masyarakat Indonesia.

Hal ini juga bertentangan dengan poin ketiga yang menyebutkan data tersebut dipergunakan untuk membobol uang di rekening bank. Tentu saja, pihak perbankan sebagai lembaga penyedia layanan finansial memiliki sistem keamanan dan validasi data yang jauh lebih ketat ketimbang hanya menggunakan data KTP dan KK.

Beralih ke poin empat, data tersebut bisa dipalsukan. Pihak Kominfo dan para penyedia layanan telekomunikasi serta Dirjen Dukcapil mendukung bahwa data pribadi pelanggan layanan seluler akan tersimpan rapat dan aman.

"Kami sebagai sebuah perusahaan dan lembaga dalam prosesnya mengikuti kebijakan internasional ISO 27001 tentang keamanan manajemen sistem informasi. Hal ini juga dilakukan oleh Kementrian Kominfo. Data pelanggan tidak diperkenankan tersebar dan dipergunakan tanpa izin. Apabila ada yang melanggar tentu saja akan ditindak," ungkap Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys.

Lalu terkait poin kelima dari pesan hoax berantai tersebut yang mempertanyakan proses registrasi bagi anak-anak yang belum memiliki perangkat. Menurut Merza, hal ini sebetulnya sudah dijelaskan sejak awal bahwa setiap anak yang lahir dan sudah terdaftar di Dirjen Dukcapil maka namanya akan ada di lembar Kartu Keluarga. Pada lembar tersebut, seorang anak yang belum memiliki KTP dipastikan sudah memiliki NIK.

Jelas bahwa proses registrasi tanpa KTP pun bisa melakukan registrasi dengan mengacu pada informasi yang disediakan di lembar Kartu Keluarga, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga.


(MMI)