Apple Bayar Tagihan Pajak Rp7,9 Triliun di Prancis

Jakarta: Apple dilaporkan setuju untuk membayar pajak senilai EUR500 juta atau Rp7,9 triliun ke Prancis.

Serupa dengan negara Eropa lain, seperti Jerman dan Italia, Perancis mendorong perusahaan teknologi untuk membayarkan pajak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Tidak hanya Apple, dorongan ini juga berlaku untuk perusahaan teknologi lainnya, seperti Google, Apple, Facebook, Amazon dan Microsoft, yang disebut sebagai GAFAM.

Namun, pembayaran tunggakan pajak senilai EUR500 juta yang dilaporkan situs L’Express dan dikutip Engadget ini belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pemerintah Prancis maupun Apple. Meskipun demikian, Apple berjanji akan merilis pernyataan resminya terkait informasi ini.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron saat ini tengah berada dalam tekanan politik dari sejumlah pihak, termasuk aktivis yang menilai perusahaan teknologi GAFAM ini tidak membayarkan pajak sesuai dengan besarnya pendapatan mereka jika dibandingkan perusahaan dari industri lain.

Menteri Keuangan Prancis Bruno LeMaire tengah bekerja sama dengan pemerintah Jerman untuk melegalkan kebijakan pajak bernilai tiga persen di seluruh Eropa untuk pendapatan iklan online perusahaan teknologi raksasa.

Uni Eropa meminta Apple untuk melunasi tunggakan pajak senilai USD15,4 miliar (Rp214,2 triliun) pada tahun 2016 lalu karena mereka menganggap, keringanan pajak yang diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple ilegal. Apple telah melunasi tunggakan tersebut, meski dana tersebut tertahan akibat proses pengajuan banding di Irlandia belum mendapatkan putusan.

Sebagai informasi, perusahaan yang beroperasi di Eropa membayarkan pajak senilai lebih dari 20 persen, tapi perusahaan raksasa teknologi ini diperkirakan hanya membayarkan pajak separuh dari persentase tersebut.

Kebijakan pajak sebesar tiga persen pada pendapatan iklan online diperkirakan tidak akan disepakati seluruh negara di Eropa. Negara-negara anggota seperti Jerman, Swedia, dan Irlandia menentang hal tersebut dengan berbagai alasan.

Ketidaksepakatan negara Eropa lainnya ini menjadi alasan utama Prancis untuk menerapkan pajak digital di negaranya sendiri mulai tahun 2019 ini.


(ELL)