Revisi UU ITE Bisa Jadi Payung Hukum dan Landasan Etik Pengguna Internet

Lufthi Anggraeni    •    Senin, 28 Nov 2016 17:54 WIB
undang-undang ite
Revisi UU ITE Bisa Jadi Payung Hukum dan Landasan Etik Pengguna Internet
Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diresmikan hari ini disambut baik pakar digital Indonesia.

Metrotvnews.com: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI resmi mengumumkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada hari Senin (28/11/16) ini. Pengumuman revisi ini disambut baik oleh sejumlag pakar digital, salah satunya Anthony Leong.

Anthony Leong menyambut baik revisi ini dan menilainya sebagai regulasi positif, karena telah mempertimbangkan dan menyisipkan etika sosial yang dianut oleh masyarakat pada ranah digital tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Antara.



"Ini sebuah potret implementasi norma yang ada di dunia nyata diberlakukan di dunia digital atau media sosial. Sangat penting diberlakukan agar pengguna media sosial punya koridor yang tidak boleh dilanggar," kata Anthony Leong.


Revisi Undang-Undang tentang ITE yang diberlakukan mulai siang tadi ini memiliki tujuh pokok revisi, salah satunya tercantum bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektornik sebagai alat bukti hukum.

Pokok tersebut mengindikasikan bahwa tidak hanya pembuat informasi negatif yang dapat dijerat oleh Undang-Undang ini, tapi juga distributor dan penerjemah. Selain itu, revisi Undang-Undang ini juga menekankan pada pelarangan pembuatan dan penyebaran informasi yang bersifat tuduhan, fitnah ataupun SARA serta informasi lain yang berpotensi memicu kebencian.

Selain itu, Anthony juga mengapresiasi tindakan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dengan mendengarkan kajian terkait filterisasi konten karya Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia. Melalui kajian tersebut, pengusahan muda yang tergabung pada asosiasi ini turut mengimbau pengguna internet untuk menghentikan unggahaN bersifat kebencian.


Revisi Undang-Undang ini juga diharapkan Anthony dapat menjadi payung hukum dan landasan etik di dunia digital, yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik di ranah media sosial. Terutama mendekati musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dinilainya membutuhkan etika digital lebih baik.

Anthony juga menghimbau kepada buzzer untuk menyuarakan program atau rencana kerja pasangan calon yang didukungnya dengan cara lebih baik, tanpa perlu melakukan bully terhadap satu sama lain. Mewakili pegiat digital, Anthony berharap media sosial atau media digital lain dapat diisi dengan hal positif dan membangun, selaras dengan esensi Pilkada untuk melahirkan kepemimpinan terbaik.

 


(MMI)

Menjajal Lebih dalam Polytron Prime 7s
Review Smartphone

Menjajal Lebih dalam Polytron Prime 7s

2 days Ago

Polytron Prime 7s hadir dengan desain tipis dan ringan serta berkesan elegan, namun didukung ba…

BERITA LAINNYA
Video /