Pemerintah Terus Kejar Pajak Google

Antara, Ellavie Ichlasa Amalia    •    Senin, 03 Oct 2016 17:35 WIB
google
Pemerintah Terus Kejar Pajak Google
Tony Keusgen, Country Director dari Google Indonesia (MI / ADAM DWI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Institut Media Sosial dan Diplomasi, Komunikonten, mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pajak dari perusahaan digital internasional seperti Google, Facebook, Yahoo dan Twitter melalui sebuah petisi daring yang diluncurkan mulai Minggu (02/10).

"Seharusnya Google dan raksasa digital lainnya bayar pajak seperti pengusaha media lainnya. Pegawai saja bayar pajak, kita makan dan 'ngopi' saja bayar pajak, masa pengusaha/pemilik Google tidak. Pemerintah kita sudah sangat baik dengan Google dan perusahaan digital lain itu," ujar Direktur Eksekutif Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) Hariqo Wibawa Satria dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin. 

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Perancis sudah pernah menyegel kantor Google di negaranya karena tidak membayar pajak. Adapun petisi daring yang dapat dibuka di tautan https://goo.gl/33b0iU itu berjudul "Tidak Adil, Kita Bayar Pajak Tapi Google dkk Tidak, Kami Mendesak Google dkk Bayar Pajak".

Ada empat soal penting yang diangkat dalam petisi tersebut. Pertama, pemerintah mesti mampu memaksa Google, Facebook, Twitter dan Yahoo serta perusahaan digital internasional lainnya membayar pajak seperti pengusaha sejenis di Indonesia.

"Pajak itu hak bangsa kita dan kewajiban mereka. Kita tidak boleh minder, bimbang dan ragu terhadap itu, karena Indonesia adalah bangsa merdeka dan berdaulat," kata Hariqo. 

Kedua, pemerintah harus mewajibkan perusahaan-perusahaan digital internasional itu untuk melakukan penyaringan isi, terutama hal-hal bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika harus segera dihapuskan.

Untuk ini, pemerintah diminta memiliki sejenis "tim tanggap darurat" yang menanggapi dengan cepat ketika ada konten yang melanggar kebebasan pribadi warga dan nilai-nilai kebangsaan.

 Tim tersebut diharapkan dapat langsung bergerak cepat dengan berkoordinasi dengan TNI, POLRI, BIN, BAIS, BNPT, Kejaksaan, PPNS, pemuka agama, akademisi, organiasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Gerakan Pramuka serta asosiasi-asosiasi.

Ketiga, pemerintah diminta mewajibkan pendidikan literasi digital sejak usia dini, agar generasi Indonesia menjadi generasi pengunggah, bukan pengunduh. Seiring dengan itu, pemerintah pun seharusnya mampu untuk melindungi data pribadi masyarakat dan data ketahanan bangsa.

"Lihatlah bagaimana Pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan internasionalnya yang memaksa vendor-vendor lokal kita untuk setuju dengan 'rights to audit' ketika akan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Lebih dalam lagi bisa kita lihat pada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang bertujuan mencegah tindakan korupsi pada perusahaan AS di negara asing," tutur Hariqo.

Keempat, pemerintah dianggap perlu terus memacu, memotivasi dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menciptakan mesin pencari otomatis karena Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada Google.
Ini mungkin karena beberapa negara sudah memiliki mesin pencari buatan sendiri yang bisa menguasai pasar dalam negeri.

"Lihatlah Tiongkok yang memiliki mesin pencari sendiri Baidu (menguasai lebih dari 50 persen pasar di dalam negeri), Rusia yang memiliki Yandex (menguasai lebih dari 50 persen pasar dalam negeri), Korea Selatan dengan Naver (menguasai lebih dari 70 persen dalam negeri) dan Daum (menguasai lebih dari 20 persen pasar dalam negeri)," ujar Hariqo.



Menurut perkiraaan Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Muhammad Haniv, besar pasar OTT di Indonesia mencapai USD830 juta (Rp10,75 triliun), dan Google menguasai 50 persen pangsa pasar tersebut. Dia menyebutkan, pajak yang harusnya dibayarkan Google mencapai sekitar Rp5 - 6 triliun. 

Haniv menjelaskan, untuk dapat memajaki penghasilan perusahaan OTT asing di Indonesia, maka perusahaan itu harus sudah memiliki BUT (Bentuk Usaha Tetap). Google memang memiliki kantor di Indonesia, PT Google Indonesia di Senayan, tapi Google menolak untuk disebut sebagai BUT. Mereka juga menolak untuk menyebut kantor di Senayan sebagai kantor mereka. Sementara salah satu syarat BUT adalah adanya bangunan di Indonesia.

"PT Google Indonesia ini hanya menjalankan perintah jika Google Asia Pasifik mau mengadakan acara di Indonesia. Dan mereka hanya mendapatkan fee saja. Penghasilan fee mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan Google dari Indonesia," kata Haniv.

Saat ini, telah ada peraturan yang mengatur tentang perpajakan perushaan OTT di Indonesia. Namun, peraturan itu dianggap masih bersifat abu-abu. Karena itu, kata Haniv, sekarang pemerintah sedang berusaha untuk membuat peraturan yang akan menguatkan peraturan lama yang telah ada. Dia memperkirakan, peraturan baru ini sudah akan dikeluarkan di bulan ini.

Menurut penjelasan Google, kantor yang ada di Senayan bukanlah kantor Google. Mereka bekerja di sini menggunakan cache Google yang ditanamkan di ISP (Internet Service Provider) di Indonesia. 

"Mereka bilang, itu hanya supporting saja, untuk mempercepat data searching. Tapi, di situ ditempatkan iklan. Nah, revenue yang mereka sedot terus itu melalui cache," ujar Haniv.

Google bukanlah satu-satunya perusahaan OTT asing yang mendapatkan penghasilan dari iklan. Dan badan pajak ingin mengejar perusahaan-perusahaan OTT asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Facebook dan Twitter. Namun, Google menjadi incaran utama badan pajak karena Google menolak diperiksa laporan keuangannya. 

"Menurut Pasal 39 Ayat (1) Huruf e, itu sudah melanggar peraturan pidana," kata Haniv saat diundang sebagai tamu dalam Netizen News. "Nah, sekarang, kita angkat berdasarkan bukti permulaan, preliminary investigation."


(MMI)