Pengadilan AS Larang Politikus Blokir Orang Lain

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Senin, 31 Jul 2017 11:03 WIB
media sosial
Pengadilan AS Larang Politikus Blokir Orang Lain
Seorang politikus seharusnya tidak memblokir orang lain di media sosial. (Getty Images)

Metrotvnews.com: Pengadilan federal di Virgina, Amerika Serikat baru saja mengeluarkan keputusan yang bisa memengaruhi tuntutan terhadap Presiden Donald Trump terkait pemblokiran orang-orang tertentu di Twitter. 

Hakim Distrik James Cacheris telah menentukan bahwa Phyllis Randall, Chairwoman dari Loudoun County Board of Supervisor, telah melanggar hak kebebasan berbicara karena melakukan pemblokiran di Facebook. Brian Davison mengatakan, dia diblokir setelah menuduh Loudoun School Board melakukan korupsi dalam balasan di unggahan yang dibuat oleh Randall di Facebook. 

Hakim Cacheris menjelaskan, mengingat Randall berperan sebagai tokoh masyarakat di halaman Facebook miliknya, dia telah melanggar Amandemen Pertama karena "menekan komentar kritis terkait pihak berwajib yang terpilih." Apa yang Randall lakukan, menurut Cacheris, merupakan sebuah bentuk diskriminasi sudut pandang. 

Pengacara Randall berargumen bahwa halaman Facebook Randall bukanlah representasi dari pemerintah karena dia tidak menggunakan sumber daya dari pemerintah untuk mengurusnya. Namun, karena dia menggunakan halamannya untuk mengundang komentar dari masyarakat selama jam kerja, hakim tetap pada keputusannya. 

Randall berkata, dia hanya menghapus komentar Davison karena komentar tersebut juga membahas anggota keluarga dari pihak berwajib dan dia membatalkan pemblokiran Davison 12 jam kemudian. Tampaknya, hal ini juga gagal untuk membuat hakim mengubah keputusannya. 

Meskipun begitu, Randall tidak mendapatkan hukuman apapun. Konsekuensi dari keputusannya pun sebenarnya tidak besar. Satu hal yang menarik dari kasus ini adalah keputusan hakim itu sendiri. Seperti yang dituliskan ole Hakim Cacheris, kasus ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana konstitusi diaplikasikan dalam media sosial yang digunakan oleh pihak terpilih. 

Terkait keputusan ini, pengacara senior dari Knight First Amendment Institute dari Columbia University mengatakan pada The Wall Street Journal, "Kami harap pengadilan akan melihat keputusan ini sebagai peta jalan dalam menentukan bahwa tindakan Presiden Trump memblokir pengkritik di Twitter sebagai pelanggaran konstitusi."


(MMI)

Lenovo K6 Power, Saat Baterai adalah Segalanya
Review Smartphone

Lenovo K6 Power, Saat Baterai adalah Segalanya

1 day Ago

Melihat sepak terjang Lenovo selama ini, mereka tampaknya sadar betul bahwa konsumen Indonesia …

BERITA LAINNYA
Video /