Jumlah Registrasi Ulang Kartu Prabayar Capai 46 Juta, Kominfo Siapkan Layanan Khusus

Cahyandaru Kuncorojati    •    Selasa, 07 Nov 2017 17:12 WIB
kominfo
Jumlah Registrasi Ulang Kartu Prabayar Capai 46 Juta, Kominfo Siapkan Layanan Khusus
(Kedua dari kiri-kanan) Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys, Dirjen PPI Kominfo Ahmad M . Ramli, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan registrasi ulang bagi kartu layanan seluler prabayar terus bergulir. Setelah sempat didera hoax,  masyarakat Indonesia tetap mematuhi kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan  Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M Ramli, bahwa angka kartu layanan seluler prabayar yang telah melakukan registrasi ulang meningkat.

Dalam acara diskusi yang digelar dikantor Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hari ini diumumkan juga bahwa pihaknya sudah menyiapkan fitur baru bagi masyarakat yang sudah meregistrasi ulang.

"Kami sangat mengapresiasi masyarakat, yakni pelanggan layanan seluler yang sudah melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Tercatat bahwa per jam 12.00 WIB hari ini sudah ada 46.559.400 kartu prabayar yang diregistrasi ulang," ungkap Ramli.

Angka tersebut peningkatan dari pengumuman tanggal 1 November 2017 yang disebutkan sudah ada 30.201.602 kartu prabayar yang telah melakukan registrasi ulang.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys menuturkan angka tersebut jauh melebihi target awal dari kebijakan yang mulai berjalan sejak tanggal 31 Oktober 2017. Merza mengakui, sejatinya pihak Kominfo beserta para operator seluler menargetkan ada 2-3 juta kartu seluler prabayar yang melakukan registrasi ulang.

"Namun, proses ini masih jauh dari selesai, karena kurang lebih ada 360 juta nomor kartu prabayar di Indonesia yang tercatat oleh operator seluler. Kami tentu optimistis angka ini pasti akan terkejar, bahkan berkurang karena dari proses validasi akan ketahuan mana nomor yang pernah teregistrasi tapi sudah lama tidak dipergunakan," jelas Merza.

Pihak Kominfo, ATSI, dan juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mengaku sangat sadar soal kekhawatiran masyarakat akan penyalahgunaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang diperlukan untuk registrasi ulang. Demi mengurangi kekhawatiran tersebut, ketiga pihak tadi berencana memberikan layanan khsusus yang membuat masyarakat merasakan langsung manfaatnya.

"Jadi, rencananya di tanggal 20 November nanti, akan ada layanan untuk penguna layanan seluler prabayar untuk mengecek berapa banyak nomor yang didaftarkan dengan NIK dan KK mereka. Tujuannya supaya masyarakat bisa tahu apakah ada pihak yang menyalahgunakan data tadi untuk registrasi nomor lain," tutur Ramli.

Ramli menjelaskan layanan tersebut nantinya akan digulirkan oleh setiap operator, dan pengguna layanan seluler bisa mengeceknya sendiri. Pengecekan ini bisa dilakukan secara online. Selain itu, juga ada layanan 'unreg' yang juga berkaitan dari fitur cek nomor tadi.

"Apabila pengguna menemukan ada nomor lain yang tidak dia kenal terdaftar dengan NIK dan KK mereka alias nomor siluman, pengguna bisa meminta pihak operator menghapus nomor tersebut sehingga data pengguna tidak disalahgunakan. Untuk layanan 'unreg', caranya masih manual. Pengguna harus tetap membawa bukti asli berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke gerai operator," tutur Ramli.

Ramli menuturkan, proses manual tersebut mungkin terdengar ribet, apalagi jika proses registrasi kerap gagal maka pengguna juga dianjurkan datang ke gerai operator langsung. Proses 'unreg' diserahkan ke pihak operator unttuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab.


(MMI)