Pemerintah Ingin Terapkan Pajak ke Bintang Instagram

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Rabu, 12 Oct 2016 15:01 WIB
instagrame-commerce
Pemerintah Ingin Terapkan Pajak ke Bintang Instagram
Bintang Instagram nantinya akan dipajaki. (AFP PHOTO / Josh Edelson)

Metrotvnews.com: Pemerintah berencana untuk memajaki para bintang Instagram dan orang-orang yang berjualan melalui Facebook, forum KASKUS atau media sosial lainnya.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal berkata, dengan strategi ini, pemerintah berharap akan dapat mengumpulkan pajak sebesar USD1.2 miliar (Rp15,6 triliun).

"Marketplace online, penjualan langsung dan endorser, semua adalah subyek pajak jika mereka punya penghasilan yang bisa dilaporkan," kata Arsal dalam sebuah wawancara yang diadakan di kantornya di Jakarta, kemarin, Selasa (11/10/2016).

"Kami sedang melakukan diskusi untuk menentukan cara terbaik untuk melakukan hal ini dan apakah kami akan menggunakan tarif yang berbeda untuk bisnis jenis ini," ujarnya, seperti yang dikutip dari Bloomberg.

Saat ini, Presiden Joko Widodo sedang berusaha untuk meningkatkan penghasilan negara dengan tujuan menyokong proyek-proyek infrastruktur yang menghabiskan dana miliaran dollar seiring, terutama karena ekonomi sekarang melemah akibat turunnya harga komoditas dan permintaan pasar. Salah satu cara yang Jokowi lakukan adalah program amnesti pajak.

Di Indonesia, berjualan melalui media sosial bukanlah hal yang aneh. Barang yang dijual pun beragam, mulai dari tas, makanan untuk hewan peliharaan, hingga iPhone 7. Namun, biasanya, para penjual tidak melaporkan pendapatan mereka ke pemerintah. Badan pajak berharap akan dapat mengumpulkan Rp10 - 15 triliun dengan memajaki para penjual di media sosial ini.

Pemerintah juga akan mengejar pajak dari perjanjian endorsement yang dilakukan oleh para bintang media sosial. Dengan endorsement, seorang bintang akan diminta untuk mengiklankan produk sponsor pada para fans mereka, kata Arsal. Pemerintah berencana untuk membandingkan pendapatan yang seorang bintang media sosial dapatkan dengan aktivitas mereka di media sosial.

Arsal berkata, Kementerian Keuangan akan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melacak transaksi dan penjualan online.


(MMI)

Menjajal Lebih dalam Polytron Prime 7s
Review Smartphone

Menjajal Lebih dalam Polytron Prime 7s

4 days Ago

Polytron Prime 7s hadir dengan desain tipis dan ringan serta berkesan elegan, namun didukung ba…

BERITA LAINNYA
Video /