Teruskan Draf Revisi PP 82, Kemenkominfo Dianggap tak Adil

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Senin, 26 Nov 2018 11:35 WIB
kominfo
Teruskan Draf Revisi PP 82, Kemenkominfo Dianggap tak Adil
Ilustrasi data center. (Wikimedia Commons)

Jakarta: Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan draf revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah pada para pelaku Teknologi Informasi dan Informatika (TIK).

Hal ini diungkap dalam pernyataan resmi dari Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI),  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), dan Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki).

Slvia W Sumarlin dari FTII membandingkan sikap Kominfo dengan penunggakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) dari tiga operator Broadband Wireless Access (BWA).

"Dalam kasus operator BWA nunggak, saya melihat pejabat Kominfo bisa berkompromi. Padahal jelas jika mengacu ke aturan tak ada ruang untuk permohonan penundaan, pengangsuran maupun penjadwalan. Tetapi yang ditunjukkan Pak Menteri ke publik terlihat beliau akomodatif walau terkesan mengabaikan kebijakan sendiri yang sudah terlanjur mengancam akan mencabut izin frekuensi," kata wanita yang akrab disapa Efie itu.

Efie menganggap, argumentasi Kominfo untuk melanjutkan draf refisi PP PTSE lemah. "Kami bisa berikan analisis soal negara berpotensi merugi Rp 85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia. Bahkan, kami bisa buktikan sudah ada investasi selama lima tahun terakhir senilai USD450 juta karena adanya PP PSTE. Belum lagi bicara kedaulatan digital, semua argumen pemerintah bisa kami mentahkan," katanya.

Ketua Umum ACCI Alex Budiyanto menganggap, jika pemerintah melonggarkan peraturan, hal ini tidak akan mendorong investasi di bidang TIK.

"Bagaimana mungkin dengan memperbolehkan selain data strategis dikelola, diproses dan disimpan di luar wilayah Indonesia tanpa ada kewajiban menyimpan data tersebut di wilayah Indonesia akan bisa mendatangkan investasi? Yang ada malah mereka tidak akan jadi berinvestasi di Indonesia dan ini akan sangat merugikan Indonesia," katanya.

Ketua Umum Aspiluki Djarot Subiantoro menganggap bahwa draf revisi PP PSTE dibuat tanpa mempertimbangkan Permekominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Menurut Permenkominfo No 20 Tahun 2016 Pasal 17 ayat satu, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik harus ditempatkan di wilayah negara Republik Indonesia.

"Pasti yang bikin draf revisi PP PSTE beda tim dengan bikin Permen Data Pribadi. Kalau sama tak
mungkin blunder gini. Ini juga membantah argumen Pak Menteri dan Dirjen Aptika soal lokalisasi data itu tak bisa dijalankan, lha dia bikin aturan 2016 masih semangat soal lokalisasi data, kenapa sekarang berubah?" katanya. 



(MMI)

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.