Go-Jek, Uber, dan Grab Bersatu, Tolak Revisi Permenhub

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Jumat, 17 Mar 2017 20:43 WIB
ubergrabgojek
Go-Jek, Uber, dan Grab Bersatu, Tolak Revisi Permenhub
Ilustrasi. (Bryan R. Smith for The New York Times)

Metrotvnews.com, Jakarta: Grab bukanlah satu-satunya penyedia layanan transportasi online yang memiliki keberatan terhadap rancangan revisi Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016. Uber dan Go-Jek memiliki keberatan yang sama.

Dalam sebuah pernyataan resmi, ketiganya menyatakan poin dari revisi yang mereka setujui dan poin lain yang membuat mereka merasa keberatan. Satu poin yang ketiganya setujui adalah rencana peraturan tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) dengan pemberian pelat berembos.

Mereka menganggap, hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang, yang sejalan dengan visi mereka. Namun, mereka juga ingin agar pemerintah memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas uji KIR yang memudahkan para mitra pengemudi.

Sementara itu, salah satu poin dari rancangan revisi yang tidak disetujui oleh Go-Jek, Grab dan Uber adalah tentang penetapan kuota jumlah kendaraan. 

"Kami percaya bahwa kuota jumlah kendaraan, baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tidak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif," tertulis dalam pernyataan resmi ini.

Poin lain yang menjadi keberatan ketiga penyedia layanan transportasi online ini adalah penetapan biaya batas atas dan bawah. Mereka menganggap, penggunaan teknologi memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan harga yang akurat sesuai dengan kondisi. Penetapan harga atas dan bawah justru dianggap akan mempersulit masyarakat mendapatkan layanan transportasi dengan harga terjangkau.

Terakhir, Go-Jek, Grab dan Uber menolak atas permintaan untuk menggunakan nama badan hukum/operasi pada kendaraan. Mereka menganggap, kewajiban ini tidak berhubungan dengan masalah keselamatan. Dan hal ini justru akan menghilangkan kesempatan mitra pengemudi untuk memberikan jasa pada konsumen.

"Guna memastikan proses transisi yang baik dan lancar, kami meminta pemerintah untuk memberikan masa tenggang sembilan bulan bagi kami, para penyedia jasa aplikasi mobilitas terhitung sejak revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 aktif diberlakukan," tulis ketiganya dalam pernyataan resmi.

Pernyataan resmi ini ditandatangani oleh President Go-Jek, Andre Soelistyo, Managing Director, Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dan Mike Brown, Regional General Manager, APAC, Uber.


(MMI)

Lenovo K6 Power, Saat Baterai adalah Segalanya
Review Smartphone

Lenovo K6 Power, Saat Baterai adalah Segalanya

4 days Ago

Melihat sepak terjang Lenovo selama ini, mereka tampaknya sadar betul bahwa konsumen Indonesia …

BERITA LAINNYA
Video /