Datang ke Kominfo, Pavel Durov Langsung Bahas Telegram

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Selasa, 01 Aug 2017 19:21 WIB
kominfotelegram
Datang ke Kominfo, Pavel Durov Langsung Bahas Telegram
Telegram akan menyediakan channel khusus untuk pemerintah. (TechCrunch)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bertemu dengan CEO Telegram, Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo. Keduanya bertemu untuk membahas tentang cara menangani propaganda terorisme dan konten radikal yang menyebar di Telegram.

"Kami berdiskusi tentang cara untuk memblokir konten-konten yang berkaitan dengan propaganda terorisme di Telegram, channel-channel yang berbau radikalisme," kata Durov. Pertemuan ini diadakan setelah Kominfo memblokir 11 DNS (Domain Name System) layanan Telegram berbasis Web pada 14 Juli lalu. Tindakan yang sangat disayangkan oleh pihak Telegram. 

Cara yang Durov tawarkan untuk mengatasi konten terorisme dan radikalisme adalah dengan menyediakan jalur khusus bagi pemerintah untuk melaporkan konten terorisme ke pihak Telegram. Dengan begitu, diharapkan, pihak Telegram dapat dengan lebih cepat mengetahui keberadaan konten yang bermasalah dan bisa segera menghapusnya.

Durov menjelaskan, dulu, diperlukan sekitar 20-30 jam untuk menghapus konten ilegal, tapi kini, hal itu bisa dilakukan hanya dalam waktu beberapa jam. 

Durov mengatakan, secara global, Telegram juga berkomitmen untuk mengatasi masalah terorisme dan radikalisme di platform mereka. "Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia. Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini," ujar Durov.

“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,”ujar Rudiantara. 

Durov mengatakan, Telegram belum memutuskan apakah mereka akan membuat kantor di Jakarta. Namun, mereka ingin bekerja sama dengan komunitas lokal untuk "bisa mengetahui kebutuhan mereka dan permintaan mereka di masa depan."

Soal SOP (Standard Operating Procedure) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan mengatakan, prosedur yang pemerintah gunakan untuk Telegram sama dengan prosedur yang digunakan untuk platform lain, seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter.

"Pemerintah akan punya channel khusus untuk berkomunikasi, sehingga perusahaan dapat merespons dengan cepat," ujarnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam internet, semua konten dapat menyebar dengan cepat. Karena itulah, kecepatan untuk menghapus konten ilegal menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. 

"Kami ingin membangun kerja sama dengan penyedia untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Semuel. Setelah masalah ini diselesaikan, maka DNS Telegram yang diblokir akan segera dipulihkan. "Minggu ini akan segera dipulihkan," katanya.


(MMI)

Video /