Kominfo Wajibkan Registrasi Kartu Prabayar Pakai NIK

Cahyandaru Kuncorojati    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:20 WIB
kominfotelekomunikasi
Kominfo Wajibkan Registrasi Kartu Prabayar Pakai NIK
Menteri Kominfo Rudiantara bersama Ditjen Dukcapil dan perwakilan tiap operator seluler

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelanggan layanan seluler prabayar diminta oleh Kominfo untuk melakukan registrasi kembali. Hal ini demi mendukung validasi sesuai data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Imbauan tersebut diumumkan oleh Menteri Kominfo Rudiantara, pihak Ditjen Dukcapil, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang diisi oleh perwakilan dari tiap operator seluler.

Hal ini merupakan langkah lanjutan dari usaha pihak Kominfo di tahun 2016, yang memperketat registrasi pelanggan seluler prabayar hanya bisa dilakukan dealer atau kios penjual resmi. Tujuannya adalah meminimalisir penyalahgunaan nomor pelanggan untuk penipuan dan penyebaran konten negatif atau hate speech yang belakangan semakin ramai.

"Kebijakan kali ini sebetulnya bukan hal baru, karena ini mendukung kebijakan yang sebetulnya sudah diimplementasikan sejak lama yakni 2005. Identitas yang dipergunakan untuk registrasi layanan seluler harus sesuai data pribadi yang disimpan oleh Ditjen Dukcapil," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Karena gaungnya kurang, dan ekosistemnya belum siap, jadi ya tidak bisa berjalan."

Dia menjelaskan ekosistem yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi untuk menyusun dan mengakses database Ditjen Dukcapil serta eKTP. Mengapa e-KTP? Rudiantara ingin Indonesia layaknya negara di luar jauh lebih dulu mempraktikan national single identity. 

NIK pada eKTP nantinya bisa dipergunakan untuk kebutuhan transaksi dan layanan lainnya dengan lebih mudah dan aman termasuk di ranah digital.

Kominfo sadar, e-KTP masih terombang ambing pembuatannya di Tanah Air. Namun, jika ekosistem seperti database di Dtijen Dukcapil sudah siap, maka sebaiknya dikerjakan dari sekarang.

Pendapat tersebut juga diamini oleh pihak Dukcapil, yang menurut pengakuannya sudah banyak lembaga yang juga terbantu dengan database yang sudah disusun.

"Saat ini, sudah ada 242 lembaga yang memanfaatkan akses database kependudukan yang kami berikan untuk membantu proses validasi pengguna layanan mereka. Operator menjadi institusi yang paling besar mengakses database kami, kisaran 36 juta NIK telah diakses untuk validasi. Tentu saja, database yang diakses hanya sebatas NIK dan KK, jadi tidak mengancam privasi," jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Jika beberapa waktu lalu, pelanggan harus registrasi ke gerai operator atau penjual kartu prabayar resmi, kini pelanggan bisa melakukan registrasi sendiri. Hal ini wajib bagi pelanggan baru maupun lama. Konsekuensi bagi yang tidak melakukan registrasi ulang, panggilan dan SMS masuk maupun keluar serta akses internet nomor seluler pelanggan akan diblokir.

Kebijakan ini resmi berlaku mulai 31 Oktober 2017, dan harus sudah diselesaikan oleh pengguna sebelum tanggal 28 Februari 2018. Pengguna bisa melakukan registrasi dengan mengirim SMS ke 4444 dengan format NIK#nomorKK# yang sesuai pada eKTP dan KK. 

Pihak Ditjen Dukcapil menjelaskan, jika proses tetap gagal namun identitas benar, artinya pelanggan memiliki masalah pada identitas yang tersimpan di lembaga tersebut sehingga harus diurus. Misalnya, pindah tempat tinggal tapi tidak melakukan penggantian data KTP atau KK. Bagi yang mengalami hal tersebut atau belum menerima e-KTP, bisa membuat surat pernyataan yang diajukan ke gerai operator seluler.


(MMI)

Huawei Nova 2i, Jawaban 4 Kamera di Kelas Menengah
Review Smartphone

Huawei Nova 2i, Jawaban 4 Kamera di Kelas Menengah

1 week Ago

Huawei Nova 2i dilengkapi dengan 4 kamera. Inilah ulasan lengkap performanya. 

BERITA LAINNYA
Video /