Alberto Ali dan Mimpi Mengubah Jakarta Menjadi Smart City

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Senin, 25 May 2015 12:00 WIB
tech and life
Alberto Ali dan Mimpi Mengubah Jakarta Menjadi Smart City
Alberto Ali saat ditemui di kantornya.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekarang ini, tren kota pintar atau lebih sering disebut smart city semakin menjamur. Bahkan pada akhir bulan lalu, telah dibuat aliansi antar kota-kota di Asia Afrika untuk saling membantu dalam membuat smart city.

Di Indonesia sendiri, salah satu kota yang dirasa telah berada dalam jalur yang benar untuk menjadi smart city adalah kota Bandung. Seolah tak mau kalah, Jakarta juga sebenarnya telah memiliki satu divisi khusus untuk memperlancar perubahan menuju smart city.

Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rencana pemerintah DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai smart city, saya pun menghampiri kantor Alberto Ali, kepala UPT Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informatika Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
 
Alberto menceritakan, konsep Jakarta sebagai smart city diluncurkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada bulan Desember tahun lalu. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2015, divisi UPT Jakarta Smart City dibentuk dan Alberto ditunjuk sebagai kepala dari UPT ini.


 
Untuk mensukseskan Jakarta sebagai smart city, diperlukan keterlibatan dari 3 pelaku: pemerintah, swasta dan masyarakat. Langkah pertama pemerintah sebagai salah satu bagian adalah membuat proses birokrasi menjadi transparan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memupuk kepercayaan dari masyarakat dan swasta.

"Makanya, sekarang, semua informasi yang ada di pemerintah di-publish melalui website jakarta.go.id dan smartcity.jakarta.go.id," kata Alberto.
 
Langkah berikutnya, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Jakarta sebagai smart city. Masyarakat dapat membantu pemerintah membangun Jakarta sebagai smart city dengan cara secara aktif melaporkan berbagai masalah.

Alberto mengatakan, sejauh ini, beberapa masalah yang paling sering dilaporkan adalah mengenai kemacetan, keluhan atas kinerja pegawai pemerintah yang dirasa kurang memuaskan, pungutan liar, sampah dan jalan yang berlubang atau memerlukan perbaikan lainnya.
 
Untuk menampung semua laporan dari masyarakat, Alberto bercerita, pemerintah menyediakan berbagai kanal. Mulai dari SMS, aplikasi hingga media sosial. Untuk SMS, masyarakat dapat mengirimkan pesan singkat ke nomor 32881818 sementara untuk email, alamat email resmi dari pemerintah Jakarta adalah dki@jakarta.go.id.

Bagi Anda yang lebih sering menggunakan media sosial, pemerintah Jakarta memiliki akun resmi Twitter di @jakartagoid dan akun resmi Facebook di Jakarta Goid. Pemerintah juga bekerja sama dengan pengembang lokal untuk membuat aplikasi, salah satunya adalah Qlue, yang memungkinkan Anda untuk melaporkan berbagai keluhan, membuat forum berdiskusi bahkan hingga mempromosikan suatu tempat.
 


Setelah semua laporan ini terkumpul, tugas UPT Jakarta Smart City adalah untuk memilah-milah.

“Mana yang bisa segera ditindaklanjuti, mana yang perlu proses lebih lanjut,” kata Alberto.

Jika laporan dapat dengan segera direspons, UPT Jakarta Smart City akan meneruskan laporan dari masyarakat ke SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang bersangkutan. Dan setelah SKPD tersebut merespons, maka UPT Jakarta Smart City akan memberitahukan respons tersebut kepada masyarakat.

Sementara untuk kasus yang perlu proses lebih lanjut, seperti perbaikan jalan misalnya, maka pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu apakah tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan jalan, jika tidak maka biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam anggaran tahun depan .
 
Dengan membuat kegiatan pemerintah menjadi lebih transparan dan terus berusaha meningkatkan layanan publik, Alberto percaya hal ini akan dapat membuat masyarakat lebih percaya pada pemerintah.

“Dan saat mereka telah percaya pada pemerintah, maka proses edukasi masyarakat juga lebih mudah,” kata Alberto.  
 
Selain masyarakat, peran swasta dalam pembangunan smart city juga sama pentingnya.

“Kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam membangun satu kota karena untuk membangun infrastruktur, tidak mungkin pemerintah hanya menggunakan APBD,” kata Alberto.

Dia menjelaskan, anggatan yang disediakan untuk UPT Jakarta Smart City hanya Rp31 M. UPT Jakarta Smart City juga baru memiliki 6 orang PNS yang didukung 80 tenaga ahli.

Walau begitu, dia mengakui bahwa UPT Jakarta Smart City juga mendapat bantuan dari SKPD lain karena proyek Jakarta sebagai smart city bukanlah proyek UPT Jakarta Smart City sendiri, melainkan proyek pemerintah Jakarta.
 


Saat ditanya berapa lama waktu yang diperlukan agar Jakarta menjadi smart city, Alberto dengan diplomatis menjawab bahwa perubahan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dia mencontohkan Amsterdam. Dengan dukungan dari 100 perusahaan, Amsterdam masih memerlukan waktu selama 5 tahun untuk menjadi smart city. Kota-kota di Eropa sekali pun memerlukan waktu sekitar 20-30 tahun agar dapat menjadi smart city.
 
Hal ini berarti mengubah Jakarta menjadi smart city bukanlah sebuah proyek yang dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 periode masa jabatan gubernur. Masalah yang muncul dalam menyelesaikan proyek jangka panjang adalah terkadang, saat Jakarta berpindah tangan dari satu gubernur ke gubernur lain, maka proyek gubernur lama yang belum terselesaikan menjadi tersendat atau bahkan terhenti sama sekali.

Saat ditanyai mengenai masalah ini, Alberto mengaku bahwa dia optimistis proyek Jakarta sebagai smart city akan terus berlanjut bahkan jika tampuk kepemimpinan Jakarta berganti tangan.
 
"Walau nama programnya berubah dari smart city ke city smart misalnya, tetapi perubahan untuk menjadikan Jakarta sebagai smart city akan terus dilanjutkan," katanya.


(ABE)

Motorola Moto G5S Plus, Kompetisi Ketat Segmen Kamera Ganda
Review Smartphone

Motorola Moto G5S Plus, Kompetisi Ketat Segmen Kamera Ganda

10 hours Ago

Turut memeriahkan tren kamera ganda yang tengah digandrungi produsen smartphone, Motorola juga …

BERITA LAINNYA
Video /