Perayaan Nyepi, Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Ditutup Sementara

Untuk menghormati Hari Raya Nyepi di Bali, jalur penyebrangan Jawa-Bali di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk ditutup sementara selama 24 jam.

Penutupan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dimulai hari ini, Selasa (21/3/2023) pukul 23.00 WIB dan akan dibukan kembali pada 23 Maret 2023 pukul 06.00 WIB. Namun, pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali ditutup Rabu (22/3/2023) pukul 06.00 WITA dan kembali dibuka Kamis (23/3/2023) pukul 06.00 WITA. 

Selama penutupan pelabuhan ketapamg gilimanuk, semua kapal yang melayani penyeberangan di selat bali akan bersandar di sekitar dermaga pelabuhan Ketapang. 

Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik liburan nyepi, pihak ASDP cabang Pelabuhan Ketapang menyiapkan areal parkir dalam pelabuhan dan,kantong kantong parkir di luar pelabuhan. Selain itu pihaknya juga menyiapkan tempat istirahat jika ada penumpang atau kendaraan yang masuk lebih awal di pelabuhan menunggu jalur penyeberangan dibuka.

PSSI Apresiasi Pemerintah Usai Naturalisasi 3 Pemain Timnas U-20

PSSI mengapresiasi pemerintah usai pengesahan naturalisasi tiga pemain Timnas Indonesia yang direkomendasikan untuk berlaga di Piala Dunia U-20 2023. Usai menjadi warga negara Indonesia (WNI), PSSI akan memproses kewenangan federasi sepak bola.

Hal ini disampaikan Direktur Teknik PSSI Indra Syafi yang menghadiri kegiatan kampanye Satu Hati untuk Garuda. 

Pada acara tersebut juga turut dihadiri Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong dan salah satu punggawa Timnas Indonesia U-20 Hokky Caraka. 

Selain dukungan sponsor untuk mempersiapkan Timnas yang tangguh, dukungan dari DPR RI termasuk Komisi X dan Komisi III yang telah menyetujui tiga pemain, yakni Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael William Struick.

Ketiga pemain ini diyakini bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U-20 2023 yang berlangsung di enam kota di Tanah Air pada Mei mendatang. 

Curi 20 Ponsel Teman Kencan, Pemuda 18 Tahun Ditangkap

Seorang pemuda berusia 18 tahun ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri ponsel milik wanita teman kencannya di Tangerang, Banten, Rabu (15/3/2023). Bahkan, pelaku sudah mencuri ponsel milik 20 wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan.

FM alias Ciko ditangkap polisi lantaran mencuri ponsel milik teman kencannya di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diketahui sudah mencuri ponsel milik 20 wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan.

Tidak hanya di Tangerang, pelaku juga melakukan aksinya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Modus yang ia lakukan dengan mencoba mendekati para wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan dan mengajak untuk bertemu. Selain itu, agar tidak dicurigai, pelaku mengajak korban bertemu 2-3 kali sebelum melancarkan aksinya.

Adapun setelahnya, pelaku berpura-pura meminjam ponsel milik korban untuk telepon. Kemudian pelaku hendak melalukan tarik tunia di gerai atm hingga membawa kabur telepon korban.

Penampungan PMI Ilegal di Batam Digerebek, 1 Orang Ditangkap

Polisi menggerebek lokasi penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam, Kepulauan Riau. Dari lokasi penampungan tersebut, polisi temukan tiga orang calon PMI yang akan dikirim ke Malaysia. 

Polisi juga menangkap seorang tersangka yang berperan sebagai penjemput dan pengirim PMI ke Malaysia. 

Saat ini petugas juga masih mengejar satu tersangka lainnya yang bertugas sebagai perekrut dan berada di Lombok. 

Untuk bisa bekerja di Malaysia, setiap PMI dimintai uang sebesar Rp12 juta. Sementara itu untuk tersangka yang berada di Batam mendapat upah sebesar Rp6 juta per orang jika berhasil mengirimkan PMI hingga ke Malaysia.

Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan Pasal 83 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 

Sambut Ramadan 1444 H, Ribuan Warga Berau Kaltim Gelar Pawai Obor

Berbagai cara unik dilakukan warga di berbagai daerah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 H. Warga Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur, mengadakan pawai obor keliling yang diikuti 1.200 peserta.

Pawai obor ini sudah menjadi tradisi warga Teluk Bayur sebagai rasa haru dan gembira karena telah tiba waktu bulan puasa di bulan suci Ramadan. 

Pawai yang diikuti ribuan peserta ini juga disambut gembira oleh masyarakat karena bisa kembali menyaksikan tradisi pawai obor menyambut bulan suci Ramadan pasca-pandemi Covid-19.

Kemeriahan Pawai Ogoh-Ogoh di Mojokerto dan Sidoarjo

Semarak menyambut Hari Raya Nyepi 1945 Saka, tidak hanya terlihat di Pulau Dewata, Bali, tetapi juga di sejumlah daerah. Pawai ogoh-ogoh pun dilakukan oleh ratusan warga pemeluk agama Hindu yang berada di Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Ratusan pemeluk agama Hindu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tampak antusias menggelar pawai ogoh-ogoh. Pawai ini diikuti oleh seluruh umat Hindu dari enam pura yang tersebar di Mojokerto.

Dalam pawai ini terdapat empat ogoh-ogoh yang diarak keliling Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Mojokerto. Usai diarak berkeliling, ogoh-ogoh lalu dibakar di lapangan desa setempat.

Pembakaran ogoh-ogoh ini dilakukan sebagai simbol pengembalian kekuatan negatif ke alam asalnya. 

Kemeriahan menyambut Hari Raya Nyepi juga tampak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan umat Hindu melakukan upacara Tawur Agung Kesanga. Kegiatan ini pun diakhiri dengan mengarak ogoh-ogoh di sekitar pura.

Konimex Berkomitmen Sediakan Produk Aman untuk Masyarakat

Kasus gagal ginjal akut pada anak sempat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan untuk mengonsumsi obat sirup. Namun, saat ini pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan BPOM RI telah melakukan pengawasan agar industri farmasi menerapkan standar tinggi dalam pengadaan, pengolahan, produksi hingga distribusi. Salah satunya PT Konimex yang berkomitmen menyediakan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. 

Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak yang dialami ratusan anak menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap obat sirop. Kini, sebanyak 616 obat sirop telah dianggap aman untuk digunakan kembali masyarakat oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu industri farmasi yang mendapat angin segar adalah Konimex. CEO Konimex Group, Rachmadi Joesoef menyambut baik ratusan obat sirop yang telah dianggap aman di Indonesia. Menurutnya hal ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap obat sirop lokal.

PT Konimex berkomitmen mendukung pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPOM RI untuk menyediakan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Maka dari itu, pihaknya membuka diri untuk berkolaborasi menjadi mitra pemerintah terhadap industri kesehatan Indonesia.

"Teman-teman apoteker kembali melakukan edukasi yang sangat lengkap kepada masyarakat, bahwasanya obat itu pembuatannya sudah dengan pedoman yang sangat ketat. Sehingga percayalah, obat yang disediakan di apotek itu proses mendapatkannya melalui prosedur yang cukup ketat dan ada perizinannya," ujar CEO Konimex Group, Rachmadi Joesoef.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Elfiano Rizaldi menyampaikan, saat ini terdapat lebih dari 600 obat sirop yang telah diverifikasi dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 

Diharapkan dengan andanya verifikasi dan rilis sirop obat aman oleh BPOM akan membuat masyarakat terutama balita dan lansia tidak perlu khawatir lagi untuk mengonsumsi obat sirop yang tersedia di apotek. 

Interview with DJ Kygo

One of popular DJ from Norway, Kygo was held a concert in Jakarta, as part of Kygo World Tour 2023.

Last week in the sidelines on his concert, MGN's Anggi Hasibuan and camera person Yusra Ismail, have a chance to interview DJ Kygo, about various issues, ranging from music to mental health. 

Massive Fire Destroys Church in New Jersey

Firefighters battled a massive blaze at a church in Burlington County, Southern, New Jersey, Monday (20/3/2023) night.

The flames broke out around 6 PM eastern daylight time Monday at the fountain of life center in Florence township.

Officials believe the blaze may have started in the sanctuary of the church.

No injuries were immediately reported so far due to the incident. Meanwhile, the exact cause of the fire is still under investigation.

Sambut Hari Raya Nyepi, Warga Bali Gelar Pawai Ogoh-Ogoh

Pawai ogoh-ogoh merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Kegiatan ini dilakukan warga hampir di seluruh wilayah Bali, Selasa (21/3/2023) malam.

Pawai ogoh-ogoh dilakukan oleh muda-mudi yang ada di masing-masing desa adat. Dengan diiringi gamelan Bali, mereka berpakaian adat dan membawa obor sebagai penerangan.

Arak-arakan dilakukan seputar lingkungan masing-masing. Selain menjadi tradisi, pawai ogoh-ogoh juga berperan sebagai pemersatu para muda-mudi.

Menurut para ketua adat, kegiatan ini selain menyucikan lingkungan jelang Nyepi, juga mempersatukan warga yang berasal dari berbagai daerah yang bermukim di Bali. Ogoh-ogoh juga sebagai simbol energi buruk yang harus dihilangkan dari dalam diri.

France Energy Protest

Dozens of strikers in France clashed with riot police deployed outside an oil depot in Fos-sur-mer, to enforce a government issued requisition order.

The Energy Transition Ministry Said on Tuesday (21/3/2023), that it would require some employees who are indispensable to the functioning of the oil depot some 50 kilometer north of marseille to return to work.

The move led some protesters to head to the site to support strikers and block access.

Tear gas rained over the demonstrators as they approached the giant white domes of the tanks, that hold millions of litres of crude and diesel fuel.

Kapal Pengangkut Ribuan Tabung LPG & Sembako Karam di Pelabuhan Sumenep

Sebuah kapal pengangkut ribuang tabung gas LPG dan sembako karam di Pelabuhan Sumenep, Jawa Timur. Akibatnya, lebih dari tujuh ribu tabung ukuran 3Kg dan satu ton sembako tumpah ke laut. 

Tabung gas dan sembako itu rencananya akan dibawa untuk suplai kebutuhan di Pulau Kangean, Sumenep.

Salah seorang anak buah kapal (ABK) Hamsura mengaku, saat sedang memasukan LPG dan sembako air laut tiba-tiba pasang disertai dengan ombak. Karena posisi kapal yang kurang tepat membuat air masuk ke dalam kapal dan menenggelamkan kapal.

Kasat Polair Polres Sumenep AKP Totok mengatakan, penyebab karamnya kapal diduga karena muatan terlalu penuh sehingga air mudah masuk.

Petugas kepolisian beserta dengan warga pun berusaha untuk mengevakuasi ribuan tabung gas LPG dan sembako yang sebagian besar diketahui sudah rusak. 

Sementara itu, untuk bangkai kapal petugas masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi.

David Ozora Berjuang Kembalikan Kesadaran Kognitif

Ayah Cristalino David Ozora, Jonathan Latumahina membagikan progres kesehatan sang anak yang mulai membaik. 

Dalam unggahan di akun twitter pribadinya, ayah David Ozora mengatakan saat ini David tengah berjuang untuk kesadaran kognitifnya. Sementara kondisi motorik David kini sudah berangsur membaik. 

Setiap harinya, David selalu dilatih seperti berdiri, duduk, dan membuka mulut. 

Saat ini David tengah menjalani stem cell therapy atau terapi sel induk guna memperbaiki jaringan yang rusak. 

David Ozora menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satriyo. David harus menjalani perawatan serius di Rumah Sakit (RS) Mayapada setelah dianiaya Dandy pada 20 Februari 2023 lalu.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Mereka ialah Mario Dandy Satrio, 20; Shane Lukas, 19; dan perempuan berinisial AG, 15.
 
Mario Dandy Satrio dijerat Pasal 355 KUHP ayat 1, subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
 
Sedangkan untuk Shane Lukas dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 351 ayat 2 junto 56 KUHP.
 
Selanjutnya, untuk perempuan berinisial AG dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP. 

Eksekusi Lahan & Bangunan di Cirebon Berlangsung Ricuh

Kericuhan mewarnai eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (21/3/2023). Tergugat menghalangi petugas hingga memaksa panitera pengadilan bertindak mendobrak gerbang.

Kericuhan ini terjadi saat panitera PN Kota Cirebon berupaya memasuki objek eksekusi di Jalan Kusnan, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Cirebon, Jawa Barat. Petugas yang hendak mengosongkan tanah dan bangunan, terlibat saling dorong dengan keluarga tergugat.

Selain itu, petugas pun bertindak tegas hingga nyaris terjadi bentrokan fisik. Adapun petugas panitera yang berhasil memasuki lahan eksekusi, langsung melakukan pengosongan.

Kajari Jaksel: AG Dititipkan ke LPKS Selama 5 Hari

Anak yang berkonflik dengan hukum sekaligus salah satu pelaku penganiayaan David Ozpra, AG resmi ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman mengatakan, penahanan AG di LPKS ajan berlangsung selama lima hari, namun waktu penahanan dapat diperpanjang hingga tujuh hari. 

Diketahui, berkas perkara kekasih Mario Dandy berinisial AG kini sudah berproses di Kejari Jakarta Selatan untuk selanjutnya menunggu waktu persidangan. Kejari Jaksel pun menyatakan, kesempatan penyelesaian perkara anak di luar peradilan bagi AG sudah tertutup.

Kepala Kejari Jaksel Syarief Sulaeman menyebut, pihaknya akan menyusun perkara AG agar bisa segera disidangkan.

"Anak berkonflik dengan hukum yaitu AG itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU," kata Syarief Sulaeman, Selasa (21/3/2023). 

"Kami akan menyempunakan surat dakwaan dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Trunoyudo membenarkan penyerahan berkas perkara AG selaku anak berkonflik dengan hukum kepada Kejari Jaksel, Selasa (21/3/2023). 

Selain menyerahkan berkas perkara AG, penyidik Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa mobil Rubicon milik Mario Dandy yang sudah dipasangi garis polisi ke Kejari Jaksel. 

AG dikenakan Pasal 76 C junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 ayat 1 Junto 56. Subsider Pasal 354 ayat 1 junto 56 KUHP. Lebih subsider Pasal 353 ayat 3 junto 56 KUHP. Lebih-lebih subsider Pasal 351 ayat 2 junto 56 KUHP.

Tak Kebagian BPNT, Ratusan Warga Sangalla Selatan Geruduk Kantor Camat

Ratusan warga dari empat desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, menggeruduk kantor camat. Mereka kesal lantaran sudah mengantre dari siang hingga larut malam, tapi tak kebagian bantuan pangan non tunai akibat panitia kehabisan uang.

Keterlambatan panitia penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sangalla Selatan membuat ratusan warga yang mengatri sejak siang saling berdesak-desakan. Akibatnya satu warga lansia jatuh pingsan.

Warga yang mayoritas dari pelosok desa semakin panik dan merangsak masuk kantor kecamatan sesaat setelah mengetahui bahwa panitia penyaluran bantuan pangan non tunai kehabisan uang tunai.

Sementara pihak kecamatan hanya bisa mengimbau kepada warga untuk bersabar serta menampung sejumlah warga di kantor kecamatan karena cuaca hujan dan dingin.

Tolak Eksekusi Lahan, Ratusan Warga Padang Lawas Blokir Jalan

Ratusan warga Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara memblokir jalan. Warga membuat pagar betis dengan tumpukan ban yang dipasang di tengah jalan serta membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Tolak Eksekusi'. 

Ratusan warga berkumpul di tengah jalan untuk melakukan aksi protes atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/PDT/2018 yang mengabulkan gugatan pemohon eksekusi terhadap objek tanah 110 hektare. 

Sementara itu, pihak Pengadilan Sibuhuan, Padang lawas sudah tiga kali mengundang para termohon eksekusi untuk menghadiri peletakan sita eksekusi. Namun hingga saat ini, belum terlaksana dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat. 

Warga berharap kepada Polda Sumatera Utara untuk segera mungkin melakukan proses hukum kepada para terduga pemalsuan surat-surat tanah tersebut.

Ancaman Gejolak Harga Pangan

Sering kali kita bertanya-tanya, mengapa harga sembako selalu merangkak naik setiap menjelang atau pada saat Ramadan? Kejadian ini juga terulang kembali di tahun ini.

Faktor naiknya permintaan pasokan ketika Ramadan hingga Idul Fitri selalu disebut-sebut menjadi penyebab. Benarkah hanya ini alasannya?

Atau, adakah pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari keuntungan berlipat dengan memanfaatkan momen kenaikan permintaan ini?

Polres Lubuk Linggau Gencarkan Patroli Jelang Ramadan

Satreskrim Polres Lubuk Linggau Sumatera Utara melakukan patroli ke lokasi pasar dan toko emas yang diduga menjadi tempat rawan tindak kriminal.

Polisi memberikan imbauan dan menempelkan stiker berisi nomor pengaduan khusus dan gangguan ketertiban.

Tim Opsnal Macan Linggau Polres Lubuk Linggau melakukan patroli ke pasar dan sejumlah toko emas di Jalan Sudirman, Kota Lubuk Linggau.

Dalam patroli jelang Ramadan, petugas mengimbau para pedagang emas dan juru parkir untuk selalu waspada atas kemungkinan adanya tindak kejahatan.

Kasatreskrim Polres Lubuk Linggau AKP Robi Sugara mengatakan, menjelang bulan puasa hingga Lebaran nanti masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Masyarakat yang mengetahui adanya tindak kejahatan yang meresahkan juga diimbau untuk segera melaporkannya ke petugas.

RUU PPRT Sah Jadi Usul Inisiatif DPR

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Pembahasannya pun akan segera dimulai setelah DPR mendapatkan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

RUU PPRT ini akan membahas sejumlah isu krusial mengenai jaminan perlindungan PRT. RUU PPRT ini juga akan mengakomodasi pengakuan PRT sebagai pekerja formal, seperti halnya pekerja di sektor barang dan jasa.

Selain itu, RUU PPRT akan mengatur penyalur PRT yang diwajibkan berstatus badan hukum dengan perizinan dan pengawasan yang dilakukan mulai dari tingkat kabupaten-kota. Pengesahan RUU PPRT nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor domestik.

Pembahasan DIM RUU PPRT telah dibahas oleh pemerintah melalui tim gugus tugas yang dipimpin oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Menurut Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya, pihaknya akan segera bertemu dengan utusan pemerintah untuk membahas teknis dimulainya pembahasan RUU PPRT di DPR.

Metro TV Raih Penghargaan Media Gerakan Zakat Terbaik di Baznas Award 2023

Metro TV meraih penghargaan Baznas Award 2023 dengan kategori media televisi pewarta gerakan zakat terbaik, Selasa (21/3/2023). 

Metro TV menjadi salah satu media televisi yang mendapatkan penghargaan atas apresiasi dan kontribusinya sebagai media pendukung zakat kesejahteraan umat. Penghargaan tersebut diterima langsung Corporate Manager Metro TV Michelle Jacob.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengungkapkan, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi aktivitas perzakatan di Indonesia melalui sosialisasi zakat ke berbagai daerah, meningkatkan hasil zakat hingga 35%.

Noor Achmad berharap untuk kedepannya kegiatan ini dapat disosialisasikan oleh pihak Dirjen Pajak untuk menaikan kepercayaan masyarakat kepada zakat yang dilakukan Baznas. 

Jelang Ramadan, Stasiun Rangkasbitung Ramai Pemudik

Jelang bulan suci Ramadan 1444 H, Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Banten, mulai dipadati oleh penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman. Mereka sengaja pulang untuk berkumpul menjalankan puasa hari pertama bersama keluarga.

Terlihat volume kedatangan penumpang di Stasiun Rangkasbitung terus meningkat, Selasa (21/3/2023) malam. Diketahui para penumpang ini mayoritas merupakan warga Lebak dan wilayah sekitarnya yang bekerja di wilayah Jabodetabek. 

Mereka sengaja pulang ke kampung halamannya untuk berkumpul dan menjalankan puasa hari pertama bersama keluarga. Biasanya warga akan kembali lagi ke wilayah Jabodetabek untuk melakukan aktivitas pekerjaannya pada hari kedua atau ketiga bulan suci Ramadan.

Puncak Mudik Jelang Ramadan, Stasiun Pasar Senen Ramai Penumpang

PT KAI memprediksi puncak keberangkatan mudik jelang bulan suci Ramadan terjadi, Selasa (21/3/2023) malam ini. Sebanyak 58 kereta api akan beroperasi dengan total sekitar 15 ribu penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

Terpantau juga dari aplikasi KAI Access, tujuan Cirebon, Purworejo, Purwokerto dan Yogyakarta menjadi destinasi favorit masyarakat. Sementara itu, penumpang rute ke Cilacap dan Brebes masih menunggu keberangkatan.

Terpantau kepadatan antrean terpantau sejak pukul 22.00 WIB. Namun, antrean berjalan dengan kondusif untuk keberangakatan kereta pada pukul 23.00 WIB, Selasa (21/3/2023). Para calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen juga ditemani dengan live musik sembari mengantre.

Hingga saat ini, sejumlah calon penumpang masih banyak yang berdatangan untuk menunggu keberangkatan kereta selanjutnya pada pukul 23.00 WIB.

Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi & TPPU

Hakim Agung Gazalba Saleh resmi berstus tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap yang saat ini masih dalam proses penyidikan KPK.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali fikri. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Gazalba sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

KPK meyakini ada penyamaran aset yang dilakukan Gazalba. Adapun beberapa barang yang dibeli dengan uang suap itu diduga bernilai ekonomis.

Berdasarkan temuan ini, Gazalba dijerat Pasal 12 B UUD Tipikor tentang gratifikasi dan pencucian uang. Selain itu, penetapan pasal TPPU ini, untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Jokowi: Penyelamatan Pilot Susi Air dari KKB Dilakukan Hati-Hati

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Presiden menegaskan bahwa keselamatan kapten Mehrtens menjadi yang utama.

“Tadi malam kita rapat internal salah satunya membahas itu yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar keselamatan tetap menjadi yang utama,” kata Presiden Jokowi, Selasa (21/3/2023).

Jokowi mengungkapkan telah menggelar rapat internal disela-sela kunjungan kerjanya ke Papua membahas situasi keamanan di Papua pada Senin (20/3/2023). 

Dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut hadir. Mengenai teknis keamanan di Papua khususnya wilayah Papua Pegunungan yang menjadi daerah rawan, telah dibicarakan oleh Jokowi kepada Panglima dan Kapolri.

“Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu nanti ditanyakan ke kapolri atau panglima,” imbuh Jokowi.

Panglima TNI menjelaskan, pasukan TNI yang berada di Papua melaksanakan operasi penegakan hukum untuk membantu kepolisian. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada penambahan pasukan di wilayah Papua.

“Tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua," ucap panglima, Senin (20/3/2023).

Keberadaan pasukan TNI di Papua untuk mengamankan perbatasan laut dan darat serta melaksanakan operasi untuk membantu Polri dalam penegakan hukum.

Keluarga David Ozora Tolak Diversi AG

Kejaksaan Negeri Jaksel menyatakan kesempatan diversi atau penyelesaian perkara anak di luar peradilan bagi AG sudah tertutup rapat. Hal ini lantaran pihak keluarga David sudah melayangkan surat resmi yang menolak diversi.

"Korban sudah memberikan surat ya yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi. Jadi sudah tertutup," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman, Selasa (21/3/2023). 

Syarief juga menyebut, pihak kejaksaan bakal menyusun perkara AG agar bisa segera disidangkan.

"Anak berkonflik dengan hukum yaitu AG itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU," kata Syarief Sulaeman.

"Kami akan menyempunakan surat dakwaan dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat mengatakan proses hukum AG dalam kasus penganiayaan David Ozora bisa diselesaikan di luar jalur peradilan atau diversi hukum. Tetapi, Syarief menyebut bahwa kesempatan diversi dalam kasus AG sudah tertutup rapat, lantaran pihak keluarga David sudah melayangkan surat resmi yang menolak diversi.

AG ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David Ozora pada 3 Maret 2023 lalu. AG dinyatakan menjadi pelaku ketiga yang terlibat di dalam penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy dan rekannya Shane Lukas.

Pelaku AG terjerat Pasal 355 juncto 55 juncto 56 KUHP mengenai penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan pelaku yang membantu penganiayaan.

Resmikan Papua Youth Creative Hub, Jokowi: Semua Memiliki Peluang yang Sama

Puan Maharani soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar: Keputusan dari Ketua Umum

Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal wacana duet Prabowo dan Ganjar yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Puan menegaskan, urusan capres adalah wewenang ketua umum.

"Kita tunggu nanti, keputusan dari ketua umum, sabar," kata Puan Maharani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menepis spekulasi yang beredar bahwa ia mencoba memasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat menghadirkan keduanya bersama saat acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah.

Menurut Jokowi, saat itu tidak ada niat darinya untuk mempertemukan Prabowo dengan Ganjar. Jokowi mengatakan, kebetulan Prabowo saat itu sedang berada di Magelang, Jawa Tengah. 

"Itu panen raya di sawah. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang. Saya ajak bareng. Karena pertemuan Pak Prabowonya siang yaudah, saya ajak panen raya. Ada saya, ada Pak Ganjar, dan Pak Prabowo," ujar Presiden Jokowi. 

Saat ditanya lebih lanjut soal pasangan capres-cawapres ideal untuk Pilpres 2024, Jokowi hanya menjawab semuanya ideal. Namun tanpa merincinya. 

Komisi III DPR Sentil Kemenkeu: APBN Kita Minus Terus, Ternyata Tikusnya di Sana!

Wakil Kertua Komisi III DPR RI Desmond Juanidi Mahesa meminta PPATK serius membongkar kasus dugaan pencucian uang mencurigakan senilai Rp394 triliun di Kementerian Keuangan. Desmon juga meminta PPATK membongkar aliran dana tersebut meskipun nilainya kecil karena hal itu menyangkut pendapatan negara.

"Jadi jagan hari ini kita cuma bicara soal Rp300 triliun saja, tapi recehannya di mana saja dan kita bicara soal sumber pendapatan negara," kata Desmond Juanidi Mahesa dalam rapat bersama PPATK, Selasa (21/3/2023).

"APBN kita itu minus terus, ternyata tikusnya ada di sana," imbuhnya.

Desmond menilai, informasi yang diungkapkan oleh PPATK menjadi sangat penting untuk mengentahui jumlah dana yang dipermainkan oleh Kemenkeu.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, informasi yang dimiliki PPATK dapat menjadi acuan ketika Komisi III DPR rapat bersama pihak-pihat terkait, seperti kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.

"Kalau tadi dibilang bahwa ini adalah unsur pencucian uang, ada petanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah kepolisian, Kejagung dan KPK. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini," tutur Desmond.

Desmond pun meminta kepada PPATK untuk membongkar pelaku di balik aliran dana senilai Rp394 triliun tersebut.

Bakal Capres PDIP Berpotensi Ubah Peta Koalisi Pemilu 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diprediksi akan rasional memutuskan sosok bakal capresnya. Siapa pun yang terpilih, berpeluang mengubah konstelasi politik dan peta koalisi yang saat ini sudah tergambar.

Harus diakui, keputusan Megawati dalam menentukan Capres yang akan disung di Pilpres 2024 ditunggu banyak pihak. Khususnya untuk partai politik yang saat ini belum mengusung figur capres, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) misalnya.
 
Bahkan, salah satu partai di KIB, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengambil ancang-ancang untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Bila pembahasan Capres-cawapres di KIB mengalami kebuntuan.

Megawati bisa dibilang makin serius untuk menimbang siapa figur Capres yang akan ia pilih. Buktinya, Mega sudah berbicara mengenai pilpres bersama Jokowi dalam pertemuan tiga jam di Istana Presiden akhir pekan lalu.

Sejauh ini Puan Maharani dan Ganjar Pranowo masih kader yang potensial maju Pilpres 2024 dari PDIP. Bila tolok ukurnya data dan angka sebagaimana masukan yang disampaikan Jokowi kepada Mega, dua faktor itu jelas cocok ke Ganjar.

Partai Prima Berpeluang Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kini berpeluang menjadi peserta Pemilu 2024 setelah Bawaslu mengabulkan gugatannya soal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI.
 
Bawaslu RI mengabulkan gugatan Partai Prima berdasarkan putusan yang dibacakan dalam sidang dugaan pelanggaran pemilu. Atas putusan itu, Prima berkesempatan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
 
Bawaslu menyatakan, KPU selaku terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
 
Selain itu, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sesuai hasil verifikasi administrasi Parpol calon Pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyarakatan perbaikan Partai Prima.

KPU wajib memberikan kesempatan kepada Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan selama 10 x 24 jam sejak pembukaan akses sistem informasi partai politik (Sipol) oleh KPU untuk kemudian diverifikasi.
 
Menanggapi putusan ini, Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan pihaknya bakal mengikuti putusan Bawaslu soal sengketa Pemilu yang melibatkan Prima. KPU wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 180 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017.

Putusan ini menjadi tambahan beban bagi KPU RI, karena di saat bersamaan KPU harus menghadapi banding dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan KPU bersalah dan mesti mengganti sejumnlah kerugian materi RP500 juta pada Prima.

Gaduh Transaksi Rp394 T di Kemenkeu, PPATK: Tak Kami Laporkan Jika Tak Terindikasi TPPU

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menyebut, pihaknya tidak akan melaporkan transaksi tersebut jika tidak ada indikasi TPPU. 

"Dan kami tegaskan atas keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK," kata Ivan Yustiavandana dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (21/3/2023).

"Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak mana pun juga dan akan didata base-kan ke data base kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendata base-kan," imbuhnya. 

Dari Rp349 triliun, PPATK menyatakan bahwa sudah ada sebanyak 59% atau 260 kasus yang sudah ditindaklanjuti, tapi 41% lainnya belum ditindaklanjuti. Dengan demikian, PPATK meminta Kemenkeu untuk menindaklanjuti 41% kasus tersebut.

PPATK sendiri sudah melaporkan adanya laporan janggal. Namun pada kurun waktu 2009-2023, tidak ada tindaklanjut dari Kemenkeu untuk mengusut transaksi janggal tersebut.

"Rata-rata kami mendapatkan informasi dalam kurun waktu 2009-2023 diduga terdapat tindak pidana pencucian uang," kata Ivan Yustiavandana

"Ada sebanyak 59,62% atau 260 kasus dari kementerian keuangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabianan," imbuhnya.

Di dalam kasus transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI, Komisi III DPR juga akan meminta klarifikasi kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti diketahui bahwa Mahfud MD adalah yang pertama mengungkap adanya traksaksi yang mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI.

Kepala BIN: Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Pak Prabowo

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyebut, sebagian aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Budi mengatakan, Prabowo sering mendampingi Jokowi turun ke masyarakat akhir-akhir ini. Ia menilai Prabowo sudah mulai ketularan Jokowi.

"Sering mendampingi Bapak Presiden, Bapak Jokowi turun, dan pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3/2023).

Ucapan itu memicu tawa Presiden Jokowi dan senyum dari Prabowo Subianto.

Budi mengatakan selama ini Prabowo telah menganggap Jokowi sebagai gurunya. Ia pun mendoakan yang terbaik bagi Prabowo pada Pilpres 2024.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntal membenarkan momen yang terekam dalam sebuah potongan video itu. Ia mengatakan, Prabowo sangat mengapresiasi sanjungan dari Kepala BIN itu.

"Betyl. Pak Menhan berterima kasih atas hal tersebut dan terus akan bekerja dan belajar dari Pak Presiden," kata Danhil Anzar. 

Bahas Transaksi Rp394 T di Kemenkeu RI, RDP Komisi III DPR dengan PPATK Sempat Tegang

Jawaban tertulis yang PPATK sampaikan kepada Komisi III DPR sama sekali tidak menjawab pertanyaan tentang transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI. Padahal jawaban jelas dibutuhkan untuk mengklarifikasi dugaan TPPU yang selama ini mencuat.

Demikian penilaian anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan atas lembar jawaban tertulis yang PPATK sampaikan. Pernyataan yang keras tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

"Mohon maaf bahannya itu (jawaban tertulis PPATK) sama sekali tidak menjawab. Apa undangan DPR kepada Pak Kepala PPATK beserta jajaran?" tanya anggota F-PDIP tersebut kepada Kepala PPATK Ivan Yustiawandana.

Tidak hanya itu pernyataan keras yang disampaikan Arteria Dahlan sampaikan sehingga membuat tegang suasana rapat. Dia juga menilai bahwa bukan wewenang PPATK menyampaikan bahwa transaksi senilai Rp394 triliun di Kemenkeu RI diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi jangan mentang-mentang punya kewenangan begini, begono. Nggak begitu Pak," tukas Arteria Dahlan.

Di dalam kasus transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI, Komisi III DPR juga akan meminta klarifikasi kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti diketahui bahwa Mahfud MD adalah yang pertama mengungkap adanya traksaksi yang mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI.

Pertemuan Ketua PBB dan Golkar Bahas soal Tolak Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menemui Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Dalam pertemuan ini keduanya mendukung tahapan Pemilu dilaksanakan tepat waktu.

Pertemuan antara ketua umum partai politik itu membahas sejumlah hal, antara lain soal kesepakatan kedua parpol untuk mendukung tahapan Pemilu berlangsung sesuai dengan jadwal yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu kedua pimpinan parpol itu juga membahas peluang kerja sama koalisi antara kedua partai pada Pemilu 2024. 

"Harapan kita bersama supaya Pemilu 2024 ini terlaksana tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh konstitusi bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jika tidak dilakukan sesuai konstitusi dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan," imbuhnya. 

Sebelumnya diketahui, artai Golkar dalam sidang lanjutan uji materi undang-undang pemilu optimistis bahwa gugatan terhadap sistem proporsional terbuka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, permasalahan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait Derek Loupatty, Hery Widodo, usai memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, jika ditemukan terdapat aturan yang kurang tepat, maka mekanisme pengujiannya harus dilakukan pada pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah.

Ia menjabarkan bahwa saat perumusan UU Pemilu 2017, sistem Pemilu menjadi satu paket pembahasan bersama pengaturan ambang batas pencapresan, ambang batas parlemen dan penentuan kursi daerah pemilihan.
 
Selain persoalan mekanisme pengujian, Heru menambahkan bahwa pihak pemohon justru diuntungkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem terbuka lebih memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di legislatif.

Pelaku Mutilasi di Sleman Ditangkap di Temanggung

Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di penginapan Anggun 2, Pakem, Sleman. Pelaku ditangkap di kediaman keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/3/2023).
 
Tempat persembunyian pelaku diketahui setelah polisi mendapati KTP tersangka yang ditinggalkan di penginapan saat check in. Pelaku masih akan menjalani pemeriksaan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
 
Polisi juga sudah melakukan penggeledahan di tempat tinggal pelaku, yakni sebuah mess milik perusahaan tempatnya bekerja di Bilangan Ngemplak, Sleman. Pelaku yang identitasnya masih dirahasiakan ini diperkirakan melakukan aksinya sendirian.
 
Polisi menyita barang bukti berupa pisau komando atau sangkur, gergaji dan lainnya di tempat kejadian perkara.

Diketahui, korban dimutilasi menjadi 65 bagian kecil dan 3 bagian besar. Diperkirakan korban berinisial AY meninggal dunia karena sayatan di bagian leher. 

Viral, Detik-Detik Fortuner Seruduk Polisi saat Hendak Ditindak

Viral di media sosial, aksi seorang polisi lalu lintas mencoba menghalangi mobil fortuner yang memaksa berbelok di luar jalur. Seolah tak mengindahkan polisi, pengendara fortuner itu justru terus berusaha melaju dan nekat menyeruduk.

Pengendara mobil fortuner awalnya memaksa berbelok di luar jalur di Rawabuaya, Kalideres, Jakarta Barat. Padahal, polisi yang berada di depannya sudah coba mengadang. Namun, mobil terus melaju dengan pelan sambil 'mendorong' polisi. Tak berselang lama mobil itu pun melaju dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri.

Atas kejadian ini, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Maulana mengatakan bahwa saat itu anggotanya hendak memberhentikan mobil fortuner lantaran melanggar lalu lintas.

Ketum Demokrat AHY Temui Anies Baswedan Bahas Sejumlah Isu Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi rumah Bacapres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jubir Partai Demokrat Herzaki menyebut, pertemuan kedua politikus ini untuk bertukar pikiran menganai sejumlah hal menyangkut bangsa. 

Melalui unggahan di media sosialnya, Anies Baswedan berharap pertemuan itu menjadi bekal menuju perubahan dan perbaikan.

Dalam pertemuan itu AHY ditemani Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki sedangkan Anies didampingi Sudirman Said.

Pertemuan itu bukan kali pertama antar kedua politikus itu bertemu. Sebelumnya Anies Baswedan dan AHY bertemu di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023) lalu.

AHY menyebut jika Anies Baswedan adalah sahabat baik dan teman diskusi dalam suka maupun duka. 

Begitu juga dengan Anies yang menyebut Partai Demokrat berada di tangan yang tepat di bawah kepemimpinan AHY. 

Komisi III DPR Minta PPATK Klarifikasi Dugaan TPPU dalam Transaksi Rp349 T di Kemenkeu

DPR meminta PPATK mengklarifikasi dugaan adanya unsur pidana dalam transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu RI. Atas permintaan tersebut, PPATK menyatakan bahwa yang berwenang untuk menjawab adalah lembaga penegakan hukum.  

"Jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017, kemudian ditindaklanjuti aparat penegak hukum, kenapa tak langsung dilaporkan ke presiden? Bukankah PPATK langsung di bawah presiden?" gugat anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab bahwa laporan yang disampaikannya adalah hasil analisa dan sudah diteruskan oleh lembaga penegak hukum. Bila transaksi tersebut tidak ada yang perlu dicurigai tentu temuan tidak PPATK lanjutkan kepada lembaga terkait dan penegak hukum. 

"Informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan hasil analisis PPATK," jawab Ivan Yustiavandana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Di dalam kasus transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI, Komisi III DPR juga akan meminta klarifikasi kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti diketahui bahwa Mahfud MD adalah yang pertama mengungkap adanya traksaksi yang mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI. 
 

Kuasa Hukum soal Diversi AG Ditutup: Kami Hormati Setiap Keputusan

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut, kesempatan penyelesaian perkara anak di luar peradilan atau diversi bagi AG sudah tertutup. Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum AG, Sony Huitahaean mengatakan, pihaknya sangat menghormati keputusan tersebut dan siap menjalani proses selanjutnya.

Diversi tersebut sudah tidak dapat dilakukan oleh AG lantaran keluarga korban, yakni David Ozora telah memberikan surat resmi untuk menutup proses diversi di Kejari Jaksel. 

Pemberkasan AG dapat dinyatakan diproses secara cepat dibandingkan berkas perkara dua pelaku penganiayaan lainnya, yakni Mario Dandy dan Shane Lukas. Kendati demikian, diketahui AG sampai saat ini masih mendapatkan pendampingan secara psikis.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, berkas perkara AG dapat diproses secara cepat lantaran AG merupakan anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum. 

Asep menyebut, kemungkinan berkas perkara kepada kedua pelaku lainnya belum lengkap sehingga belum dapat dinyatakan sebagai P21. 

Diketahui, berkas perkara kekasih Mario Dandy berinisial AG kini sudah berproses di Kejari Jakarta Selatan untuk selanjutnya menunggu waktu persidangan. Kejari Jaksel pun menyatakan, kesempatan penyelesaian perkara anak di luar peradilan atau diversi bagi AG sudah tertutup.

Kepala Kejari Jaksel Syarief Sulaeman menyebut, pihaknya akan menyusun perkara AG agar bisa segera disidangkan.

"Anak berkonflik dengan hukum yaitu AG itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU," kata Syarief Sulaeman, Selasa (21/3/2023). 

"Kami akan menyempunakan surat dakwaan dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Trunoyudo membenarkan penyerahan berkas perkara AG selaku anak berkonflik dengan hukum kepada Kejari Jaksel, Selasa (21/3/2023).

Namun, ia enggan untuk memberikan informasi secara detil lantaran berkaitan dengan undang-undang peradilan anak.

Polisi menyebut, berkas anak AG sudah lengkap atau P21. Pelimpahan AG yang berstatus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dan barang bukti dilakukan polisi ke Kejari Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Diketahui, AG dikenakan Pasal 76 C junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 ayat 1 Junto 56. Subsider Pasal 354 ayat 1 junto 56 KUHP. Lebih subsider Pasal 353 ayat 3 junto 56 KUHP. Lebih-lebih subsider Pasal 351 ayat 2 junto 56 KUHP.

Gaduh Transaksi Mencurigakan Rp394 T di Kemenkeu, PPATK Akui Kesalahan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui ada kesalahan dari pihaknya salah dalam gaduh transaksi Rp394 triliun yang disebut-sebut terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Transaksi yang terjadi diklarifikasinya sebagai dalam lingkup pelaksaan tugas pokok dan fungsi jajaran Kemenkeu RI.

Atas kegaduhan yang terjadi akibat pernyataannya, dia meminta maaf. "Masalahnya di literasi publik, kesalahan kami juga, kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit," ujar Ivan.

Klarifikasi tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat tentang transaksi janggal senilai Rp394 triliun dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat sempat tegang setelah anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritik bahwa PPATK telah bertindak di luar kewenangan dengan menyatakan dugaan transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI berkaitan dengan TPPU.

"Jadi jangan mentang-mentang punya kewenangan begini, begono. Nggak begitu Pak," tukas Arteria Dahlan.

Di dalam kasus transaksi Rp394 triliun di Kemenkeu RI, Komisi III DPR juga akan meminta klarifikasi kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti diketahui bahwa Mahfud MD adalah yang pertama mengungkap adanya traksaksi yang mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI. 

600 Karung Baju Bekas Impor Disita dari Gudang di Pasar Senen

Sebuah gudang pakaian bekas hasil impor di Jalan Kramat Soka, Pasar Senen, Jakarta Pusat, digerebek petugas gabungan dari Bareskrim dan Bea Cukai. Sebanyak 600 karung besar berisi ribuan pakaian bekas impor disita petugas. 

Di dalam gudang dua lantai ini, petugas menghentikan kegiatan sejumlah orang yang menyortir pakaian bekas dari dalam karung. Gudang ini milik seseorang berinisial T disewakan kepada seseorang berinisial P. 

Saat ini, gudang telah dipasang garis polisi dan digembok. Warga sekitar mengaku mengetahui gudang pakaian bekas impor setelah beroperasi sejak satu tahun terakhir.

Selain sebagai tempat penyimpanan, lokasi tersebut juga dijadikan sebagai tempat pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan para pedagang eceran. 

Sopir Kena Serangan Jantung, Truk Hantam Beton Pembatas Jalan di Cawang

Sebuah truk bermuatan pasir menghantam beton jalur bus TransJakarta dan pagar pembatas jalan di Jalan D.I Pandjaitan, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (21/3/2023). Kecelakaan itu terjadi karena sopir truk mengalami serangan jantung hingga meninggal di tempat. 

Awalnya truk dengan nopol B 9380 KYZ melaju dari arah Rawamangun menuju Cawang. Namun tiba-tiba truk oleng ke kanan hingga mengalami kecelakaan. 

Sopir truk meninggal dunia di tempat. Kernet truk dibantu warga langsung mengevakuasi korban dari kemudi dan membawanya ke rumah sakit. 

Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan D.I Pandjaitan dari awah Rawamangun menuju Cawang sempat mengalami kemacetan panjang. Bus TransJakarta terpaksa keluar jalur sementara karena jalur bus tertutup badan truk. 

Petugas kepolisian dan Dishub yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi badan truk dan memperbaiki beton separator busway yang rusak. 

Diduga Korsleting Listrik, Mobil Angkot di Bekasi Hangus Terbakar

Satu unit mobil angkutan umum di Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar di pinggir jalan. Akibatnya, sopir angkutan umum menderita luka bakar di bagian tangan.

"Kayaknya korslet dari kabel di bagian depan mobil, sudah tidak ada penumpang," kata saksi mata bernama Ade, Bekasi, Selasa (21/3/2023).

Dari video amatir milik warga, tampak satu mobil angkutan umum rute 04B jurusan Kampung Gabus-Terminal Bekasi terbakar hebat di Jalan Raya Agus Salim, Bekasi Timur, Bekasi. 

Besarnya korbaran api dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bagian dalam mobil hingga tidak bersisa. 

Petugas pemadam kebakaran dan dua unit mobil pemadam dari Pemkot Bekasi dikerahkan untuk melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 

Netizen Ramai-Ramai Patroli Pejabat Flexing, Rhenald Kasali: Masyarakat Penat

Perbincangan publik di media sosial (medsos) semakin masif mengenai pejabat yang flexing atau pamer harta. Bahkan semakin banyak gaya hidup mewah oknum pejabat terkuak berkat laporan netizen. Guru Besar UI Rhenald Kasali mengatakan, patroli yang dilakukan netizen ini berawal dari kepenatan masyarakat pada pemberantasan korupsi.

Hal ini juga buntut Aparat Sipil Nasional (ASN) yang tidak berhasil mengatasi korupsi dengan cara yang konvensional. Anak-anak muda dan penggiat medsos akhirnya melakukan patroli digital untuk melakukan penangkapan pelaku kriminal.

"Pajak sedang gencar sekali dan ada kepenatan masyarakat diperlakukan tidak adil. Selain itu, respons institusi yang kadang-kadang bukan dilakukan dengan cara yang benar tetapi justru melakukan dengan menggugat api tambah besar," ujar Rhenald Kasali.

Rhenald mengungkap, di era sosial media sekarang, masyarakat berubah bukan menjadi kaya tetapi ingin terlihat kaya. Para pejabat pandai menyimpan uang tetapi tidak pandai ketika membelanjakan atau menggunakan uang tersebut.

Rhenald menilai, kepala lembaga dan kementerian kurang peka terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat dan mereka dikelilingi oleh orang-orang yang senang membantah. Akhirnya, tidak hanya terkesan lamban, tapi terkesan defensif seakan-akan membela kementeriannya.

Rhenald menambahkan, lembaga dan kementerian harus melakukan pendekatan baru berupa patroli terhadap pegawainya yang tiba-tiba memiliki gaya hidup mewah, termasuk pada anggota keluarganya.
 
"Lembaga harus melakukan distrubsi dengan pendekatan-pendekatan baru untuk melakukan pemberantasan korupsi di dalamnya. Yang kurang dilakukan adalah patroli terhadap pegawainya sendiri yang tiba-tiba memiliki gaya hidup yang berbeda karena ini suatu gaya hidup jadi bisa terjadi pada anggota keluarganya," pungkas Rhenald.

Kejari Jaksel: Berkas Perkara AG Lengkap

Komisi III: Bahan PPATK Tak Menjawab Persoalan Transaksi Janggal di Kemenkeu

Komisi III DPR memanggil PPATK untuk mengklarifikasi dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun, Selasa (21/3/2023). Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan menilai bahan atau jawaban yang diberikan oleh PPATK tidak memuaskan.

"Mohon maaf bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR kepada pak Kepala PPATK beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan hasil temuan," kata anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, Selasa (21/3/2023).

Menurut Arteria Dahlan, jawaban yang diberikan dalam lembaran tidak menjawab apa undangan DPR, yakni klarifikasi soal temuan PPATK beserta jajarannya dalam transaksi janggal Rp349 triliun di ruang lingkup Kementerian Keuangan.

Selain itu, rapat pun menjadi tegang, lantaran DPR menegaskan suatu pernyataan kepada PPATK. Arteria mengucap bahwa PPATK untuk tidak boleh asal membuat pernyataan dengan kewenangan yang dimilikinya.

"Jadi jangan mentang-mentang punya kewenangan begini, begono. Nggak begitu pak," tegas Arteria Dahlan.

Sementara itu, rencananya DPR akan meminta klarifikasi kembali kepada beberapa pihak mulai dari Kemenkeu dan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu terkait transaksi janggal sebesar Rp349 triliun.

Gaduh Transaksi Rp349 T di Kemenkeu, PPATK: Itu Pencucian Uang!

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, temuan tersebut bukan berarti sepenuhnya dilakukan Kemenkeu. 

"Keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK,” kata Ivan Yustiavandana saat rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Menurut Ivan, jika tidak ada indikasi TPPU, dirinya tidak mungkin menyampaikan hal itu kepada pihak manapun. Data tersebut hanya akan disimpan di database PPATK. 

“Jika itu sudah keluar sebagai produk HA dan HP, tentunya kami sudah berkeyakinan ada indikasi tindak pidana pencucian uang,” ujar Ivan.

Ivan menyebut jika HA dan HP tersebut adalah tindak pidana korupsi, maka akan disampaikan ke KPK, bukan Kemenkeu. Dirinya mengaku bahwa PPATK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak karena tidak yakin TPPU tersebut akan diusut tuntas. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengusut dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Sri Mulyani juga menyinggung adanya transaksi mencurigakan hingga Rp189 triliun dari satu laporan PPATK. 

Mitratel 2023 Targetkan Kenaikan Pendapatan Sebesar 11%

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel, anak usaha PT Telkom Indonesia pada tahun 2023 ini menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 11% diikuti target pertumbuhan EBITDA sebesar 11%.

Untuk mencapai target tersebut perusahaan telah menyiapkan belanja modal hingga Rp7 triliun yang disisihkan dari laba dan dana IPO pada tahun lalu. 

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko atau Teddy Hartoko dalam acara media gatheri di Bali, Jumat (17/3/2023).

Rencana ekspansi yang disasar, antara lain menambah empat ribu penyewaan atau tenant organik dan 1.500 tenant inorganik, membangun 13 ribu kilometer jaringan viber optik dan mengakusisi aset-aset mobile operator.

Menurut Hartoko, rencana ekspansi 2023 ini pasti bisa dicapai karena ditopang kepemilikan aset menara yang besar, kinerja perusahaan yang sangat solid dan peluang bisnis yang masih terbuka lebar.

Diketahui pada 2022 lalu, Mitratel membangun lebih dari 10 ribu kilometer viber optik serta mengakuisisi lebih dari enam ribu menara dan enam ribu kilometer viber optik inorganik. 

Selain itu, penambahan tenant ikut menopang pertumbuhan pendapatan Mitratel tahun lalu sebesar 12,5% menjadi Rp7,73 triliun. Penambahan tenant juga menambah laba sebesar 29,3% menjadi Rp1,78 triliun.  

Dengan 58% menara di luar Jawa, Mitratel yakin memiliki prospek pertumbuhan bisnis yang baik untuk kedepan. 

Komisi III Panggil Sri Mulyani Bahas Transaksi Rp349 T

Komisi III DPR RI berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. 

"Komisi III mengundang Menteri Keuangan rapat pada tanggal 29 Maret," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Ahmad Sahroni memimpin rapat dengar pendapat dengan Kepala PPATK. Ia menyampaikan bahwa DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendalami transaksi janggal yang terjadi di lingkungan Kemenkeu.

RDP dengan Menteri Keuangan rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (29/3/2023). Selain Menteri Keuangan, pihak lain yang turut diundang adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

"RDP bersama dengan tiga pimpinan lembaga ini diharapkan dapat menjernihkan persoalan dugaan TPPU Rp349 triliun yang memicu kegaduhan di masyarakat," ungkap Sahroni.