Penentuan calon wakil presiden atau cawapres menjadi aspek yang menegangkan di internal masing-masing poros koalisi. Semua partai dan koalisi yang mengusung calon presiden masih terus berbicara soal nama-nama potensial dan belum kunjung memutuskan figur final.
Bahkan, sebagian partai politik ini nampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari masing-masing kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan, tenggat waktu penentuan cawapres juga telah didengungkan.
Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera dilakukan, ancaman serupa disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
PKB bahkan membuka opsi untuk menetralkan kembali posisi politiknya dalam Pilpres 2024. Rencana ini dilakukan apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra belum juga mengumumkan capres dan cawapres pada Juni ini.
Sedangkan Partai Demokrat kini berada di KPP bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga parpol ini telah sepakat untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden pada pemilu 2024. Kesepakatan tersebut telah tertuang dalam bentuk nota kesepahaman.
Baik PKB dan Demokrat sama-sama berhasrat agar Ketua Umum mereka bisa ikut berkontestasi dalam pilpres sebagai kandidat cawapres dari masing-masing koalisi.
Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono cocok untuk mendampingi Anies. Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diklaim mendapat restu para kyai dan ulama untuk menjadi cawapres Prabowo.
Demokrat dan PKB seakan memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini karena posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anies dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi itu untuk mendesak capres dan partai pengusung utama atau partai lain dalam koalisi.
Posisi Cawapres memang harus diakui adalah target ideal peluang para Ketum partai dengan elektabilitas yang masih minimalis saat ini. Selain itu, parpol yang berhasil mendapatkan kursi Cawapres bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendongkrak perolehan suara di pemilu legislatif.
Namun, anggota koalisi perlu diingatkan koalisi bukan tempatnya untuk memaksakan kepentingan masing-masing, apalagi dengan main gertak. Kerja sama politik harus ditunjang dengan semangat untuk memenangkan pasangan capres-cawapres, bukan menguntungkan salah satu pihak saja.
Apalagi proses pencapresan masih panjang, strategi pemenangan harus dijalani dengan matang, termasuk soal penentuan nama cawapres dan waktu deklarasinya. Semua poros koalisi saat ini masih saling tunggu, penjajakan dan melihat respon publik lewat survei.
Sungguh tidak elok main gertak. Belum juga proses pencalonan tuntas, partai politik malah sibuk rebutan. Lalu dimanakah peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini.
Justru yang lebih penting bagi partai politik untuk segera melakukan kerja politik, mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang meraka harapkan untuk memimpin negeri.
Mencari tahu harapan apa yang rakyat inginkan dari pemimpin baru lima tahun mendatang jelas lebih produktif dari sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi.
Lebih baik tumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing. Percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun, percaya pada kerja politik untuk mendongrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi.
