Pakar Hukum: Masa Jabatan 5 Tahun Harusnya untuk Pimpinan KPK Selanjutnya

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyoroti putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Menurut Feri, putusan itu baru bisa diterapkan pada periode pimpinan KPK berikutnya. 

"Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat putusan MK yang sifatnya retroaktif atau mundur ke belakang. Kalau ini diberlakukan untuk pimpinan saat ini maka dengan sendirinya akan ada konflik kepentingan," jelas pakar hukum tata negara, Feri Amsari dalam program Metro Pagi Primetime, Metro TV, Jumat (26/5/2023).

Feri juga mencurigai ada upaya politisasi di balik putusan perpanjangan masa jabatan KPK. Apalagi, putusan ini dikeluarkan di ujung masa jabatan pimpinan KPK periode ini.

"Pimpinan KPK yang ada saat ini adalah yang memperkarakan atau terlibat dalam beberapa kasus yang bertujuan menghambat pencalonan capres tertentu. Bukan tidak mungkin dengan perpanjangan ada ruang yang lebih panjang untuk mengganggu capres tertentu," kata Feri. 

Selain itu, Feri juga menyoroti prestasi pimpinan KPK saat ini yang dinilai bermasalah. Diketahui Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jeblok tiga poin di periode ini.