Beda Tafsir Transaksi Janggal di Kemenkeu, Siapa yang Benar?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dengan yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD kepada DPR RI. 

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebut pernyataan tersebut harus dikonfirmasi di DPR.

"Kita (DPR) sambut dengan baik, tetapi masih harus kita verifikasi," ujar Arsul Sani saat diwawancarai, Jumat (31/3/2023).

DPR didesak membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi hal itu, mantan komisioner KPK, Saut Situmorang menyebut setuju dengan pembentukan pansus dan berharap ini tidak dipolitisasi. 

"Jika kita bicara angka jangan kaitkan dengan politik, silakan kalau politik itu bisa membersihkan kasus ini dan bisa membuktikan adanya transaksi mencurigakan dan ada TPPU saya setuju saja. tapi kalau nanti solusinya politik, negeri ini tidak akan pernah benar" ucap Saut Situmorang.

Menteri Keuangan sekaligus anggota Tim Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sri Mulyani dinilai perlu hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR. 

Sri Mulyani dinilai penting duduk bersama Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Kehadiran ketiganya untuk upaya konfrontasi soal data transaksi janggal tersebut.