Koordinasi Buruk Lembaga Negara

Vonis ringan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 bulan penjara, untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, tak lepas dari peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari proses penyidikan di Bareskrim Polri, lembaga yang berdiri sejak 2006 itu mengawal tersangka Eliezer dan berlanjut ke persidangan hingga vonis. 

LPSK berani menetapkan Eliezer sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Berdasarkan hasil penilaian LPSK, Eliezer dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai JC karena dianggap bukan pelaku utama di balik kematian Brigadir Yosua. Majelis Hakim PN Jaksel pun mengabulkan permohonan JC yang diajukan mantan ajudan Ferdy Sambo itu. Padahal, sebelumnya Kejaksaan Agung menolak status JC Eliezer. 

Pada bagian pertimbangan vonis terdakwa Eliezer, Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga terdakwa layak ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama dan layak mendapat penghargaan. Vonis ringan Eliezer karena berstatus JC mencetak sejarah baru dalam bidang perlindungan saksi dan korban. Dengan vonis itu diharapkan muncul JC-JC lain sehingga akan menciptakan keadilan substantif. Terakhir, sidang etik Polri tetap mempertahankan Eliezer sebagai warga Korps Bhayangkara. 

Sikap LPSK patut diacungi jempol karena sukses mengawal proses hukum Eliezer. Namun, belakangan, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menjadi buah bibir yang kurang sedap. Pasalnya, lembaga ini menghentikan perlindungan terhadap Eliezer karena yang bersangkutan dianggap mbalelo, yakni meladeni wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional. LPSK mestinya melindungi Eliezer hingga 16 Agustus 2023. 

LPSK menilai wawancara itu melanggar Pasal 30 ayat (2) huruf C UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan yang diteken Eliezer. LPSK menilai wawancara tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan Eliezer. 

Akan tetapi, pihak stasiun televisi nasional itu menyatakan sudah memenuhi semua prosedur permohonan wawancara, baik ke LPSK, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Polri. Bahkan, saat wawancara didampingi petugas dari LPSK. Pernyataan pihak televisi nasional diamini Kementerian Hukum dan HAM. Menkum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan sikap LPSK berlebihan. Sebaiknya, kata dia, tak perlu ada arogansi sektoral dan lakukan koordinasi.