"Personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti," demikian pesan Presiden Jokowi dalam pidato puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang tampaknya ingin menekankan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas kerja di penghujung masa jabatan.
Beberapa bulan belakangan Jokowi terus mengumandangkan narasi keberlanjutan. Ragam manuver politik dilancarkan dengan alasan mengamankan warisan Jokowi di masa depan. Partai politik koalisi diatur agar sikap politik menopang ambisi Jokowi.
Narasi keberlanjutan awalnya dilihat sebagai sebuah kewajaran. Narasi itu dianggap sebagai aspirasi seorang bapak bangsa yang ingin menyejahterakan rakyatnya. Namun, metode yang dipakai Jokowi semakin tak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Pekan ini, terungkap niat Jokowi untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024 saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana. Ia menyatakan motivasi politik cawe-cawenya untuk memastikan presiden selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang turun tangan menyiapkan penggantinya dengan dalih kepentingan negara. Ia mengesahkan berbagai manuver politiknya. Padahal, ada alasan kuat Jokowi diminta menjauhi kepentingan politik sesaat.
"Kalau Presiden tidak netral ke sebagian partai dan sebagian iya (berarti) itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada demokrasi, ada ABPN ribuan triliun, ada aparat, ada intel, itu bisa dikerahkan ke sana kemari," kata pakar ekonomi politik, Didik J. Rachbini.
Bisa jadi ada maksud baik di balik sikap Jokowi. Namun, pengamat menilai politik cawe-cawe dapat berdampak buruk bagi proses demokrasi.
