Satu langkah maju untuk perlindungan pekerja rumah tangga dibuat DPR RI. Pada Selasa (14/3/2023), Badan Musyawarah DPR memutuskan membawa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
Memang, tahapan itu bukan berarti bangsa ini dapat dengan cepat memiliki undang-undang terkait para bedinde. RUU itu masih harus dibahas bersama DPR dan pemerintah untuk kemudian dapat disahkan.
Meskipun demikian, satu langkah maju tetap pantas diapresiasi karena sudah 19 tahun RUU PPRT mandek. Pada tahapan baru ini, kita juga harus semakin ketat mengawal agar seluruh pasal benar-benar menggunakan perspektif perlindungan.
Dalam draf yang diungkap ke publik awal tahun ini, sejumlah perbaikan tampak muncul. Draf RUU yang sebelumnya dikritik pedas karena seolah-olah DPR lebih memosisikan diri sebagai ‘majikan’ tampak sudah berubah.
Memang, hak-hak batasan lingkup dan waktu kerja, pengaturan libur, hingga pelatihan telah ada. Namun, belum adanya jerat pidana dalam RUU tersebut menunjukkan tidak adanya ketegasan perlindungan.
Sumber:
Media Indonesia 
