DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada Mahkamah Agung (MA) sangat tidak adil.
Herzaky Mahendra menyebut Moeldoko tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat, sebab ia bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat.
"Bagaimana bisa seorang yang bukan kader atau pengurus (melayangkan PK), apa yang mau diperjuangkan? PK itu kan memperjuangkan keadilan melalui hukum. Tapi, jangan pula ini dijadikan alat untuk berlaku yang tidak adil dan merebut kebenaran," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang, Metro TV, Selasa (30/5/2023).
Herzaky bahkan mempertanyakan dan menyebut kantor pengurus DPP Partai Demokrat yang diurus oleh Moeldoko merupakan kantor bodong.
"Saya mau tanya kepada Moeldoko yang terhormat, Anda punya pengurus DPP, kantor DPP-nya dimana? Dimana kantor pengurus DPD yang 34 provinsi? Dimana pengurus DPC Anda? Ada nggak? Nggak ada, ini bodong, hanya berbekal kekuasaan saja," kata Herzaky.
