Pertemuan Ketua PBB dan Golkar Bahas soal Tolak Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menemui Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Dalam pertemuan ini keduanya mendukung tahapan Pemilu dilaksanakan tepat waktu.

Pertemuan antara ketua umum partai politik itu membahas sejumlah hal, antara lain soal kesepakatan kedua parpol untuk mendukung tahapan Pemilu berlangsung sesuai dengan jadwal yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu kedua pimpinan parpol itu juga membahas peluang kerja sama koalisi antara kedua partai pada Pemilu 2024. 

"Harapan kita bersama supaya Pemilu 2024 ini terlaksana tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh konstitusi bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jika tidak dilakukan sesuai konstitusi dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan," imbuhnya. 

Sebelumnya diketahui, artai Golkar dalam sidang lanjutan uji materi undang-undang pemilu optimistis bahwa gugatan terhadap sistem proporsional terbuka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, permasalahan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait Derek Loupatty, Hery Widodo, usai memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, jika ditemukan terdapat aturan yang kurang tepat, maka mekanisme pengujiannya harus dilakukan pada pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah.

Ia menjabarkan bahwa saat perumusan UU Pemilu 2017, sistem Pemilu menjadi satu paket pembahasan bersama pengaturan ambang batas pencapresan, ambang batas parlemen dan penentuan kursi daerah pemilihan.
 
Selain persoalan mekanisme pengujian, Heru menambahkan bahwa pihak pemohon justru diuntungkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem terbuka lebih memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di legislatif.