Calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.
Pertemuan Anies Baswedan dengan SBY dan AHY digelar tertutup di Museum dan Galeri SBY-Ani, Jawa Timur.
Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pertemuan Anies dengan SBY dan AHY ini merupakan bagian dari memantapkan strategi pemenangan Anies pada Pilpres 2024 mendatang.
Herzaky menekankan kunjungan Anies ke Pimpinan partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan sejatinya rutin dilakukan. Hal ini menunjukkan solidaritas dari poros pendukung Anies
Hal serupa turut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI sekaligus putra bungsu Presiden ke-6, RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang memastikan Partai Demokrat masih solid berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mendukung pencapresan Anies Baswedan.
"Hari ini masih memberikan dukungannya kepada saudara Anies Baswedan ya dengan Koalisi Nasdem Demokrat PKS kami berharap ya pada waktunya ada pengumuman yang lebih lanjut untuk siapa yang akan mendampingi beliau untuk Partai Demokrat juga ikhtiar dengan apapun keputusan nanti di pemilu mendatang untuk meningkatkan suaranya," jelas Ibas.
Terkait penetapan bakal calon wakil presiden partai Demokrat akan mendukung siapapun nantinya akan terpilih mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu 2024.
"Namanya strategi pemenangan tentunya cawapres menjadi salah satu bagian dari itu, tetapi kami kan sudah memiliki komitmen sesuai dengan piagam perubahan cawapres itu kami berikan mandat kepada Mas Anies untuk memilih dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024, yang kedua ada kriterianya di dalam piagam itu ada 5 hal ya kami sudah memberikan itu kepada masa ini silahkan kepada Mas Anies untuk menentukan,"kata Herzaky Mahendra.
Selain membahas strategi pemenangan Anies alam kontestasi pilpres 2024,pertemuan ini diketahui juga membahas situasi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin memburuk, seperti dalam hal tata kelola negara,penegakan hukum dan penanganan praktik korupsi.
Sehingga nantinya dibutuhkan akselerasi konsolidasi dengan semangat embuat perbaikan agar menjadi lebih baik.
