Golkar Optimis Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Tidak Dikabulkan MK

Pihak terkait yakni Partai Golkar dalam sidang lanjutan uji materi undang-undang pemilu optimistis bahwa gugatan terhadap sistem proporsional terbuka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, permasalahan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait Derek Loupatty, Hery Widodo, usai memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, jika ditemukan terdapat aturan yang kurang tepat, maka mekanisme pengujiannya harus dilakukan pada pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah.

Ia menjabarkan bahwa saat perumusan UU Pemilu 2017, sistem Pemilu menjadi satu paket pembahasan bersama pengaturan ambang batas pencapresan, ambang batas parlemen dan penentuan kursi daerah pemilihan.
 
Selain persoalan mekanisme pengujian, Heru menambahkan bahwa pihak pemohon justru diuntungkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem terbuka lebih memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di legislatif.