Masyarakat menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sistem pemilu. Jokowi diminta cawe-cawe persoalan itu dengan mengawal demokrasi agar pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Persoalan gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Mayoritas fraksi di DPR tidak setuju dengan isu MK akan mengubah sistem pemlu menajdi sistem tertutup. Mereka beramai-ramai mengingatkan agar MK tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya.
Dalam sistem gugatan sistem pemilu, seharusnya MK menyadari bahwa mengubah sistem, bukanlah ranah mereka. Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susantio beropini bahwa MK "main dua kaki" jika sistem pemilu berubah menjadi tertutup.
Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi kendala dalam proses pemilu yang sudah hampir rampung. Para caleg bahkan berpotensi mengundurkan diri beramai-ramai.
Melihat hal ini, Jokowi diminta cawe-cawe, tetapi bukan untuk mengintervensi MK. Namun, Ia harus memastikan bahwa sistem pemilu terbuka masih menjadi yang terbaik demi keberlangsungan demokrasi di Republik Indonesia.
