Langkah Ketua Komite TPPU Mahfud MD mengungkap transaksi janggal senilai ratusan triliun rupiah kepada publik, kini menjadi polemik. DPR pun mengkritik, Mahfud tengah mencari panggung politik.
Pengungkapan transaksi jangal oleh Mahfud MD sesungguhnya memecah kebuntuan hukum pengusutan harta tak wajar pejabat negara. Seperti, dalam kasus Mantan Pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.
Pasalnya, Pimpinan KPK Alexander Marwata sempat menyatakan, KPK kesulitan menjerat Alun. Sebab, sebagai lembaga anti rasuah, KPK harus memastikan tindak pidana asalnya adalah korupsi.
Mungkin, karena data yang diungkap Mahfud terlau spektakuler, isu ini lalu bergeser. Alih-alih segera bergulir secara hukum, persoalan ini justru masuk ke ranah politik. Sejumlah wakil rakyat mempersoalkan langkah Mahfud mengungkap isu transaksi janggal ini kepada publik.
Pengamat Politik Khoirul Umam menilai, sejumlah anggota DPR bersikap agresif karena Mahfud MD berpotensi mengusik zona nyaman elit politik.
"Sebenarnya ada sejumlah pihak yang kemudian berpotensi memiliki kaitan kuat dengan isu-isu ini, yang pertama elit politik dan yang kedua pemilik korporasi besar," ujar Umam.
Gaduhnya isu transaksi janggak Rp349 triliun ini membuat sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak angket dan membentuk pansus, agar skandal transaksi janggal dapat terang benderang.
Namun, mampukah proses politik di DPR membuat skandal transaksi janggal ini menjadi terang benderang ?.
(M. Khadafi)
