Wakil Ketua DPD Papua: Pemerintah Harus Lebih Serius Selesaikan Konflik Papua

Dua anggota TNI-Polri di Puncak Jaya Papua tewas akibat tembakan yang diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat sedang mengamankan ibadah tarawih, Sabtu (25/3/2023). Peristiwa ini menunjukan bahwa, pemerintah harus bertindak lebih serius dalam menyelesaikan konflik di Papua. 

Wakil Ketua DPD sekaligus putra asli Papua, Filep Wamafma mengatakan, peristiwa yang terjadi saat ini menuntut semua pihak, khususnya pemerintah untuk mengubah metode atau cara penyelesaian konflik di Papua. Peristiwa tersebut juga menunjukan kekerasan dengan senjata perlu yang harus disikapi dengan baik.

“Sudah seharusnya pimpinan TNI dan polri melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pengamanan bagi prajurit bukan hanya prajurit itu sendiri tapi juga prajurit memberikan pengamanan bagi warga sipil. Ini yang jauh lebih penting,” ujar Wakil Ketua DPD Papua Filep Wamafma.

Filep juga mengatakan, setiap prajurit yang ditempatkan di daerah konflik harus memiliki kemampuan, insting dan pengetahuan tentang memahami medan dan situasi dengan peluang atau antisipasi terjadinya gangguan keamanan. Tetapi, di sisi lain pemerintah dinilai belum ada satu pun konsep yang konstruktif tentang penanganan konflik di Papua.

“Saya melihat pemerintah melihat ini hal yang biasa saja dan bisa ditangani. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa peristiwa ini terjadi puluhan tahun, ini yang harusnya didiskusikan apa yang mengakibatkan sehingga peristiwa ini terjadi terus” ucap Filep.

Dia meyakini TNI-Polri mempunyai evaluasi dan analisa sendiri tentang model peristiwa dan berharap ada desain khusus tentang penanganan konflik di Papua. Secara politik, dengan waktu dan korban yang terus berjatuhan maka tidak ada kata lain selain berdialog.