Ilustrasi. Foto: MI
Jakarta: Aktivitas manufaktur Indonesia tercatat terus mengalami ekspansi dalam dua tahun terakhir terakhir, diiringi oleh inflasi yang tetap terkendali.
Pada Agustus 2023, PMI manufaktur tercatat menguat ke level 53,9, lebih tinggi dibanding bulan Juli (53,3).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, penguatan aktivitas manufaktur itu didorong oleh meningkatnya permintaan baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Tren ekspansi sektor manufaktur
Tren ekspansi sektor manufaktur juga diperkirakan diikuti oleh pembukaan lapangan kerja yang semakin kuat di Agustus. Secara keseluruhan, para pelaku industri manufaktur nasional tetap optimis dalam melihat potensi perekonomian dalam jangka pendek.
"Pertumbuhan sektor manufaktur harus terus didukung untuk memperkuat fundamental perekonomian agar tetap mampu tumbuh tinggi dan menyerap lapangan kerja di tengah perlambatan ekonomi dunia," kata Febrio dalam keterangan tertulis, Senin, 4 September 2023.
Menurutnya, dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk insentif fiskal dan nonfiskal akan terus diberikan untuk memperkuat daya saing produk manufaktur nasional.
Adapun angka inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,08 persen, namun Febrio menilai itu masih tetap di dalam rentang sasaran Pemerintah 2,5 ± 1 persen.
Baca juga: Agustus 2023, PMI Manufaktur RI Naik Lagi Jadi 53,9
Kenaikan inflasi Agustus ini didorong oleh naiknya komponen inflasi harga bergejolak (volatile food) setelah Juli lalu mengalami deflasi (-0,03 persen yoy).
Sementara itu, inflasi inti dan harga diatur pemerintah (administered price) melanjutkan tren perlambatan. Angka inflasi inti melambat ke 2,18 persen (yoy) turun dari bulan lalu sebesar 2,43 persen (yoy).
Seluruh kelompok barang dan jasa melambat, kecuali kelompok makanan minuman dan transportasi. Secara bulan ke bulan, kenaikan inflasi terjadi pada pendidikan seiring masuknya tahun ajaran baru.
Untuk komponen inflasi harga diatur pemerintah melanjutkan tren menurun ke angka 8,05 persen (yoy) dari sebelumnya 8,42 persen pada Juli 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah mengelola stabilitas harga energi domestik.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan BI serta Pemda
Dalam mengendalikan inflasi, Febrio menjelaskan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan peran APBN serta APBD sebagai
shock absorber.
Pada 31 Agustus 2023 kemarin diadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Presiden RI. Lima arahan Presiden dalam rakor tersebut yaitu optimalisasi APBD, penguatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengintegrasian data stok dan neraca pangan daerah, penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk distribusi, serta sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.
"Berbagai kebijakan akan terus dilakukan dan diperbaiki untuk menjaga stabilitas harga pangan, seperti gelar pangan murah, stabilisasi pasokan beras termasuk penguatan cadangan beras Pemerintah di Bulog, dan fasilitasi distribusi," jelas dia.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan baru akan berakhir di awal 2024, pemerintah melakukan optimalisasi fungsi dan layanan infrastruktur air serta penguatan lumbung dan cadangan pangan.
Presiden telah menginstruksikan untuk menyalurkan bantuan pangan beras 10 Kg kepada 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai September hingga November.
"Hal ini tentu saja akan dapat menurunkan harga beras yang cenderung meningkat akhir-akhir ini," sebut Febrio.
