Menko Perekonomian Airlangga Hartatro. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku keberatan dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terkait perdagangan. Salah satunya mengenai kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atau pengurangan emisi karbon dengan penambahan pajak.
"Kalau kita eskpor baja, mereka bisa mengenakan tambahan tax karbon di sana. Ini mulai berlaku tahun 2026. Lah ini kan repot," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Juni 2023.
Airlangga menegaskan kebijakan ini menjadi tantangan baru di tengah kebijakan pemerintah Indonesia menerapkan program hilirisasi sektor pertambangan. Terlebih, Uni Eropa juga telah menggugat kebijakan ekspor nikel Indonesia.
"Jadi ini kan sebetulnya masalah lingkungan atau masalah competition yang tidak compete?" kata Airlangga.
Airlangga menyebut pemerintah telah menyampaikan dalam pertemuan Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF) bahwa kebijakam CBAM akan berdampak besar. Terutam dalam penurunan ekspor besi baja Indonesia.
"Apalagi, Indonesia punya dua komoditas andalan ekspor, satu kelapa sawit dan dua baja. Nah, ini dua-duanya kita dihantam, makanya harus disampaikan dan Uni Eropa menyampaikan bahwa misi dua negara (Indonesia-Malaysia) ini mereka dengarkan, mereka akan konsultasi," jelas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hilirisasi sektor pertambangan mineral adalah salah satu kunci bertahan dan bergerak maju di tengah kondisi ketidakpastian global. Sebab, melalui hilirisasi, pendapatan negara akan meningkat. Ia menyebut, pajek bea ekspor hingga royalti nantinya akan masuk ke dalam negeri.
"Hilirisasi menjadi kunci kita maju atau melemah atau tidak, sehingga sudah bolak balik saya sampaikan setelah nikel stop, stop timah, stop bauksit, stop tembaga," kata Jokowi dalam Investor Daily Summit 2022, Selasa, 11 Oktober 2022.
