Gedung Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. (EPA)
Den Haag: Tim pengacara untuk Pemerintah Ukraina mengatakan kepada pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 6 Juni 2023, bahwa Rusia membiayai "kampanye intimidasi dan teror" oleh pemberontak di Ukraina timur mulai tahun 2014, dan berusaha menggantikan komunitas multietnis Krimea dengan "nasionalisme Rusia yang diskriminatif" setelah pendudukan dan aneksasi Krimea.
Klaim tersebut diajukan dalam sidang di Mahkamah Internasional dalam kasus yang diajukan Kyiv terhadap Rusia terkait pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Moskow di tahun 2014 dan perihal tindakan mempersenjatai pemberontak di Ukraina timur pada tahun-tahun sebelum invasi skala penuh Moskow pada Februari 2022.
Ukraina ingin Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk membayar ganti rugi atas serangan dan kejahatan di wilayah tersebut, termasuk atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh pemberontak yang didukung Rusia pada 17 Juli 2014, yang menewaskan 298 penumpang dan awak.
Sidang selama empat hari di Balai Besar Kehakiman dengan panel kayu berornamen dibuka dengan latar belakang konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Ukraina dan Rusia saling menuduh atas peristiwa terbaru rusaknya bendungan Kakhovka dan pembangkit listrik tenaga air, yang terletak di bagian Ukraina yang dikendalikan Moskow.
Pengacara untuk Kyiv mengajukan argumen hukum untuk mendukung pernyataan mereka pada Selasa. Pengacara Rusia akan berbicara dan melontarkan argumen kepada hakim pada Kamis mendatang.
Setiap pihak memiliki kesempatan lain pekan depan untuk menyajikan bukti. Hakim diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan putusan.
"Ketika mereka bisa menginstruksikan para pejabatnya untuk tidak mendanai kelompok yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, Rusia tidak melakukan apa-apa," ucap Harold Koh, seorang pengacara untuk Ukraina, mengatakan kepada hakim.
"Sebaliknya, ketika lebih banyak senjata mematikan tiba di Ukraina dan lebih banyak warga sipil Ukraina menderita kekejaman, pejabat Rusia meningkatkan pasokan uang dan pengiriman senjata secara ilegal," lanjutnya, dikutip dari laman PBS News Hour.
Koh mengatakan bahwa pada Juli 2014, sistem anti-pesawat Buk dikirim ke Ukraina, dan "setelah itu pesawat Malaysia Airlines dengan Penerbangan MH17 dihancurkan."
Pengacara lain di tim Ukraina, David Zionts, mengatakan bahwa pasukan pro-Rusia di Ukraina timur telah "menyerang warga sipil sebagai bagian dari kampanye intimidasi dan teror. Uang dan senjata Rusia memicu kampanye ini."
Tim hukum Ukraina mengatakan Rusia tidak melakukan apa pun untuk mencegah atau membantu Ukraina menyelidiki aliran keuangan tersebut.
Beralih ke dugaan pelanggaran konvensi di Krimea untuk memerangi diskriminasi rasial, Koh mengatakan bahwa, setelah pendudukan ilegal dan aneksasi semenanjung, Rusia "berusaha menggantikan komunitas multietnis yang telah menjadi ciri Krimea sebelum intervensi Rusia dengan nasionalisme Rusia yang diskriminatif."
Ia mengatakan kepada hakim bahwa kebijakan Rusia merupakan "proyek jangka panjang untuk menghapus hak dan budaya yang membuat Ukraina bangga, negara multi-etnis, untuk menghapus apa yang membuat orang Ukraina menjadi Ukraina dan apa yang membuat Tatar Krimea, Tatar Krimea."
