- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
Pemerintah Tak 100% Sepakat Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK
Nasional • 4 months agoJakarta: Pemerintah sejatinya tak 100% sepakat perihal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari empat tahun menjadi lima tahun. Keputusan itu disahkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Mei 2023.
Pemeritah tidak sepakat pada beberapa poin. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, salah satunya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Juga Pasal 29 Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 soal persyaratan usia calon pimpinan KPK.
Pemerintah menilai putusan tersebut inkonsisten. Namun, tambah Mahfud, pemerintah tetap menghormati dan tunduk kepada putusan MK.
Mahfud juga memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) perihal keputusan MK tersebut. Pertimbangannya, masa jabatan pimpinan KPK baru akan berakhir 20 Desember 2023.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat Pasal 29 Nomor 19 Tahun 2019 UU KPK. Pasal ini mengatur usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Walhasil, Ghufron tak bisa lagi mencalonkan diri karena dia baru genap 49 tahun pada September 2023.
MK mengabulkan gugatan Ghufron. MK menyatakan Pasal 29 Nomor 19 Tahun 2019 UU KPK memberikan perlakuan tak sama di hadapan hukum terhadap pimpinan KPK saat ini. MK menilai bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.