482 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang

Rampung Direvitalisasi, Studio Rekaman Legendaris Lokananta Dibuka untuk Umum Mulai Besok

PGE Catatkan Kenaikan Laba Bersih 49,3 Persen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) berhasil menorehkan kinerja yang sangat baik pada kuartal I'2023. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang positif.

PGN Beberkan Rencana Penerapan Energi Terintegrasi

Penumpang Melonjak Jelang Long Weekend, KAI Tambah Jumlah Perjalanan

Dividen Rp16,16 Triliun Telkom Siap Ditebar Sebelum 5 Juli

Spin Off IndiHome ke Telkomsel Direstui, Ditargetkan Rampung Kuartal III

Modus Korupsi di BUMN Mulai dari Suap sampai Jual Beli Jabatan

PTPN Group Perkuat Industri Teh Nasional di Pasar Global

Resmi Meluncur, hibank Fokus Garap Segmen UMKM

Erick Thohir Cetuskan Property Fund Dukung City Center Baru di Kawasan Monas

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris BSI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia mengatakan penggantian struktur organisasi ialah bentuk evaluasi atas insiden gangguan jaringan beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat imbas gangguan jaringan BSI. Erick menyebut reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik.

Erick mengaku intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali peristiwa yang terjadi pada BSI. Ia juga menilai menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi.
 
Direksi dan komisaris BSI yang baru diharapkan dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Kejagung Konsultasi dengan BPKP Antisipasi Kerugian Negara Lebih Besar di Kasus Waskita Karya

Kejagung: Terungkapnya Korupsi Waskita Karya Berawal dari Pencairan Dana Proyek Fiktif

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan baru kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus baru terungkap karena penyidikan baru bisa dilakukan usai adanya proses pencairan dana proyek fiktif. 

"Dalam kasus korupsi Waskita Karya, pembayaran dana proyek fiktif tersebut baru dibayarkan pada 2022," ujar Ketut.

Ketut menuturkan penyidik Kejagung membutuhkan waktu satu tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya tersebut.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Penetapan tersangka ini soal kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun.

Proyek Fiktif Waskita Karya, MAKI: Menteri BUMN Harus Dievaluasi

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendorong evaluasi Kementerian BUMN usai Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono sebagai tersangka proyek fiktif.

Menurut Boyamin, Menteri BUMN harus diberikan waktu satu tahun membereskan proyek fiktif yang telah membuat jebol anggaran negara.

"Dilakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, kalau ini terus menerus diduga terjadi di BUMN kita, maka negara yang akan menanggung akibat karena salah kelola sehingga menjadi hutang negara," ujar Boyamin Saiman.

"Inilah yang membebani keuangan kita dan sangat kita prihatin karena rata-rata BUMN banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan tapi diduga keuangannya merugi," tambahnya.

Hentikan Penjarahan BUMN

Kasus korupsi PT Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada BUMN kita. Sebelumnya, sederet kasus megakorupsi BUMN juga telah terjadi. Sebut saja kasus korupsi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara Rp16,8 triliun, Krakatau Steel Rp6,9 triliun, Garuda Indonesia Rp8,8 triliun, hingga korupsi ASABRI yang merampok uang negara hingga Rp22,78 triliun.

Kini, berdasarkan perkembangan penyidikan serta data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan bahwa kasus korupsi Waskita yang terjadi sepanjang 2016-2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Pada Sabtu (29/4), Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DS) sebagai tersangka.

Penetapan DS lagi-lagi menunjukkan pola korupsi bersama yang didalangi para pejabat tinggi. Sebab, pada Desember lalu, anak buah DS, yakni Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) melalui dokumen pendukung palsu. Dana hasil pencairan SCF seolah-olah digunakan untuk membayar utang kepada vendor yang sebenarnya fiktif.

Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup. Kita mengapreasi perampingan jumlah BUMN dari semula 108 menjadi 92 entitas per Desember 2022. Kita juga mendukung Erick untuk memastikan berlanjutnya perampingan itu melalui roadmap 2024-2034 yang pada akhirnya menargetkan 30 BUMN saja.

Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih Rp124,7 triliun, atau naik 838,2% jika dibandingkan dengan di 2020. Adapun dalam hitungan pendapatan total, BUMN kita berhasil mencapai Rp2.292,5 triliun pada 2021, atau naik 18,8% ketimbang tahun sebelumnya.

Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai Rp2.500 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di Republik ini, yakni berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian krusialnya peran BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN. Hal itu sebagaimana hasil penulusuran Kejagung sejak 2021 yang menduga ada 12 BUMN bermasalah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016. Dari berbagai kasus itu, aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN, pun lemahnya pengawasan.

Karena itu, transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat, baik di level menengah maupun direksi. Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi. Tentu, itu harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas, bahkan dari hal kecil.

Tidak berhenti di situ, perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga dewan pengawas. Maraknya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Nama-nama besar dan asal lembaga kredibel nyatanya tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu membawa BUMN bersih dari korupsi. Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya.

Baik komisaris lama maupun yang baru diumumkan pada 2022 memiliki sosok dengan latar belakang kepolisian. Komisaris Utama PT Waskita Karya periode 2016-2022 dijabat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Untuk jabatan komisaris di era yang sama dipegang mantan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Juni 2022, komisaris utama digantikan oleh Heru Winarko yang juga berlatar belakang kepolisian dan pernah bertugas sebagai deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Ia pun pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2018.

Kita tentu berharap Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya. Para komisaris semestinya sadar bahwa mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya.

Apalagi, hal serupa pula yang ditekankan Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pasal 59 ayat 2 aturan itu berbunyi ‘Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya’. Sudah semestinya PP 23/2022 tersebut ditegakkan sepenuhnya. Negara, dalam hal ini Menteri BUMN, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu.

Kita harus memahami bahwa perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN. Efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak jika orang-orang bermental penjarah justru menduduki jabatan basah.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2959-hentikan-penjarahan-bumn

Kejagung Butuh Waktu Setahun Buktikan Aliran Fiktif Waskita Karya

Kejaksaan Agung membeberkan alasan baru terungkapnya kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Penyidik Kejagung disebut butuh waktu satu tathun untuk membuktikan aliran fiktif tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan bahwa kasus baru terungkap sekarang lantaran penyidikan baru bisa dilakukan usai adanya proses pencarian dana proyek fiktif.

Disebutkan pula, penyidik Kejagung membutuhkan waktu satu tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya. 

Kejagung juga berkeyakinan guna mengungkap kasus korupsi besar diperlukan strategi dan waktu, sehingga dipastikan betul-betul adanya kerugian negara. 

Dalam kasus korupsi Waskita Karya, pembayaran dana proyek fiktif diketahui baru dibayarkan pada 2022, sehingga penyidik Kejagung baru bisa bergerak untuk memburu pelaku korupsi usai adanya proses pencarian dana proyek fiktif.

Erick Thohir dan Karyawan BUMN Rayakan Nyepi di TMII

Ribuan karyawan BUMN yang beragama Hindu menghadiri puncak acara Dharma Santi Nyepi BUMN 2023 Tahun Baru Saka 1945 yang digelar di gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Timur, Senin (1/5/2023). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang langsung disambut dengan tarian adat setibanya di lokasi. 

Dalam pidatonya, Menteri BUMN mendorong keharmonisan di BUMN, salah satunya dengan mengedepankan toleransi beragama. Selain itu, Erick Thohir juga menyinggung soal kepemimpinan muda untuk menciptakan transformasi perubahan di lingkungan BUMN. 

Diharapkan ke depannya ada 10% pemimpin muda di bawah usia 42 tahun di perusahaan BUMN. Erick Thohir juga tengah mendorong kepemimpinan perempuan yang saat ini baru 18%, dan ia menargetkan sekitar 25% kepemimpinan perempuan di internal BUMN agar tercipta keseimbangan.

Modus Mutakhir Rasuah BUMN

Lagi-lagi kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan terkuak. Kali ini melibatkan pucuk pimpinan di salah satu BUMN karya. Tepat sepekan setelah Lebaran, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. 

Modusnya agak lain daripada yang lain. Dalam kasus ini, Kejagung menduga Destiawan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) menggunakan dokumen pendukung palsu. SCF tersebut digunakan untuk membayar utang perusahaan di proyek-proyek fiktif. Setelah dihitung oleh BPKP,  kerugian keuangan negara yang timbul dari patgulipat itu sebesar Rp2.546.645.987.644 alias Rp2,5 triliun. 

Kerugian sebesar itu jelas bukan main-main nilainya. Kerugian negara akibat korupsi di Waskita Karya tersebut bahkan lebih besar daripada skandal korupsi KTP-E yang menghebohkan beberapa tahun lalu, yang 'hanya' merugikan negara Rp2,3 triliun. Karena itu, kita patut dorong dan dukung Kejagung untuk mengusut kasus rasuah ini dengan serius hingga tuntas. 

Kejagung, seperti juga penegak hukum yang lain, mesti menjawab kejengkelan publik dengan tindakan. Publik jengkel karena fakta yang mereka dapat ialah bahwa kasus penyelewengan di Waskita Karya itu sudah dilakukan selama 4 tahun (2016-2020), tetapi baru terungkap belakangan. Empat tersangka lain di kasus yang sama juga baru ditetapkan pada akhir 2022 lalu. 

Adakah kelalaian sistem pengawasan dan pencegahan? Ataukah ada upaya bermain-main dengan waktu pengungkapan demi kepentingan yang lain, politik, misalnya? Sebuah hal yang wajar bila di waktu-waktu menjelang pemilihan umum seperti saat ini, publik jadi lebih mudah curiga dan lebih gampang mengaitkan kejahatan keuangan dengan kepentingan politik. 

Namun, kita tidak ingin berandai-andai terlalu jauh. Apa pun dalih dan tujuannya, korupsi tetaplah korupsi. Penegakan hukumnya mesti luar biasa, sama luar biasanya dengan status kejahatan yang disandangnya. Luar biasa artinya penegakan hukum yang keras, tegas, dan terukur. Hanya langkah seperti itu yang barangkali akan mampu memupus kecurigaan publik terkait dengan kelambanan pengungkapan kasus tersebut. 

Di luar itu, kasus ini juga kian mengonfirmasi banyak pendapat ekonom dan praktisi antikorupsi sebelumnya bahwa celah korupsi di BUMN memang lebar. Kini bahkan semakin lebar dengan munculnya modus-modus rasuah mutakhir yang dulu tak begitu lazim dilakukan. Dulu, mungkin korupsi yang lumrah dilakukan ialah pemberian 'uang pelicin' untuk kemulusan proyek. 

Namun, kini, seperti yang dilakukan Destiawan, ia bahkan diduga menggarong uang negara dengan menggunakan modus yang tidak sederhana, yang orang awam pun akan sulit mencernanya. Maka dari itu, selain pembersihan menjadi hal mutlak dalam upaya pembenahan BUMN, penegak hukum yang menangani kasus di BUMN juga tak boleh ketinggalan langkah dan ilmu. Bagaimana kita bisa berharap aparat dapat menangkap maling kalau malingnya berlari lebih cepat dan berpikir lebih pintar? 

Dengan fakta tersebut, pengusutan kasus korupsi di Waskita Karya dan Waskita Beton pantang berhenti di Destiawan. Kita mendukung penuh langkah Kejagung untuk mengembangkan perkara yang menjerat BUMN di sektor infrastruktur tersebut. Syaratnya, Kejagung juga tak boleh bermain-main dengan penanganan kasus yang merugikan negara dengan jumlah cukup fantastis tersebut.



Sumber: mediaindonesia.com

Kejagung Beberkan Kasus Korupsi BUMN Setelah Lebaran

Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Rahardja Berangkatkan 78 Ribu Peserta Mudik Gratis

Menteri BUMN, Erick Thohir kembali memberangkatkan mudik gratis menggunakan bus yang diikuti oleh 78 ribu pemudik dari area SUGBK, Selasa (18/4/2023). Tak hanya kurangi beban jalan, mudik gratis juga dinilai bisa menekan angka kecelakaan saat momen mudik Lebaran. 

“Upaya dari kami ini untuk mencegah kecelakaan,” ucap Rivan A. Purwantono.

Penyelenggaraan mudik gratis ini merupakan bukti nyata hadirnya pemerintah untuk memudahkan para pemudik sampai ke kampung halaman dengan aman. Erick Thohir menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan sejumlah pemudik.

Penyelanggaraan mudik gratis itu dilakukan demi mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Terlebih bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua.

LRT Jabodebek Ditargetkan Beroperasi Juli 2023

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dipastikan beroperasi pada Juli 2023. Nantinya, LRT itu akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pembangunan kereta listrik itu memakan biaya hingga Rp30 triliun. LRT yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi itu akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim Perdanakusuma. 

LRT Jabodebek menggunakan aliran listrik bawah untuk menggerekan kereta tersebut. Jalur lintasan kereta akan terbentang sepanjang 44 kilometer dan melibatkan sebanyak 18 stasiun. Diketahui, harga tiket yang akan berkisar antara Rp5-25 ribu. 

Satu dari delapan belas stasiun itu terintegrasi bagi para penumpang yang ingin menaiki kereta cepat. Mereka akan diturunkan di Stasiun Halim, lalu dapat melanjutkan perjalanan menuju Bandung menggunakan kereta cepat.

Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Diangkat Jadi Komisaris BRI

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuhm resmi diangkat menjadi Komisaris BRI untuk menggantikan komisaris sebelumnya yakni Hadiyanto. Penunjukkan ini menambah daftar pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan komisaris di BUMN. Awan diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham perseroan, Senin (13/3/2023).

Awan merupakan pejabat eselon I di Kemenkeu yang sering memberikan keterangan kepada pers soal proses investigasi internal terhadap pegawai pajak yang memiliki harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo.

Pihak inspektorat juga tengah melakukan investigasi terhadap 69 pegawai Kemenkeu yang dilaporkan oleh KPK memiliki harta tak sesuai dengan profilnya.

Tanggapi Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan, Erick Thohir: Tidak Melanggar Undang-Undang

Menteri BUMN, Erick Thohir membenarkan sejumlah pejabat negara merangkap jabatan di BUMN, termasuk pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyebut rangkap jabatan tidak melanggar undang-undang.
 
“Rangkap jabatan jangan hanya dianggap negatif, undang-undangnya saja membolehkan,” tegas Erick Thohir. 
 
Saat ini tercatat sebanyak 39 pejabat Kemenkeu merangkap jabatan di BUMN. Menurut Erick, peran pejabat Kemenkeu di BUMN penting dan semata-mata hanya sebagai fungsi pengawasan dan keseimbangan.

Kementerian BUMN Bidik Potensi Investasi 2023 Sebesar Rp127 Triliun

Kementerian BUMN membidik potensi investasi sebesar Rp127 triliun pada 2023. Target investasi ini disasar melalui kerja sama BUMN dengan mitra-mitra di luar negeri. 

"Rencana kita akan coba bantu Menteri Investasi dan Pak Luhut untuk masukin investasi yang kerja sama BUMN, kurang lebih Rp127 triliun," kata Erick Thohir dalam "Investor Appreciation Night & Market Outlook 2023" di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Potensi investasi Rp127 triliun yang dibidik ini terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya sektor migas senilai Rp33,8 triliun, pariwisata Rp21,5 triliun, jasa logistik Rp20,1 triliun, dan infrastruktur Rp20 triliun.

Sementara itu, sektor mineral dan batu bara diperkirakan sebesar Rp14,4 triliun, jasa keuangan Rp9 triliun, serta kesehatan dan lainnya Rp8,5 triliun. 

Erick menegaskan, pemerintah terus mendorong kolaborasi BUMN dengan perusahaan global. Upaya tersebut untuk mendorong BUMN masuk 10 besar pemain global dan menjadi benteng ekonomi Indonesia. 

Erick Thohir Pertegas Upaya Bersih-Bersih BUMN dari Korupsi

Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan upaya bersih-bersih BUMN. Setelah perusahaan asuransi, bersih-bersih BUMN akan dilakukan pada BUMN dana pensiun.
 
Erick Thohir bersama pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejagung dan KPK untuk mengusut kasus korupsi di tubuh perusahaan milik negara. Erick menyebut pengungkapan kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri hanyalah permulaan, karena banyak dana pensiun BUMN yang bermasalah.
 
“Saat lihat pembukuan, 35% sehat, 65% sakit. Kita harus selidiki,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu (22/1/2023).
 
Selain itu, Erick Thohir juga akan melakukan audit investigasi terhadap dana pensiun BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian. Erick menegaskan akan mencegah adanya intervensi politik dalam bersih-bersih BUMN ini.
 
Langkah bersih-bersih BUMN juga harus didukung perbaikan sistem, termasuk dengan mengganti pejabat yang terbukti korupsi, dengan pejabat berkualitas, bersih dan baik.

Erick juga telah memangkas jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 BUMN produktif. Kisaran laba yang diterima mencapai Rp125 triliun di 2022.

Berantas Korupsi, Erick Thohir akan ‘Bersih-Bersih’ BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir, menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan upaya bersih-bersih BUMN. Setelah perusahaan asuransi, bersih-bersih BUMN akan dilakukan pada BUMN dana pensiun.
 
Erick Thohir bersama pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejagung dan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik negara. Erick menyebut, pengungkapan kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri hanyalah permulaan, karena banyak dana pensiun BUMN yang bermasalah.
 
“Saat lihat pembukuan, 35% sehat, 65% sakit. Kita harus selidiki,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu (22/1/2023).
 
Selain itu, Erick Thohir juga akan melakukan audit investigasi terhadap dana pensiun BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian. Erick menegaskan akan mencegah adanya intervensi politik dalam bersih-bersih BUMN ini.
 
Langkah bersih-bersih BUMN juga harus didukung perbaikan system, termasuk dengan mengganti pejabat yang terbukti korupsi, dengan pejabat berkualitas. Erick juga telah memangkas jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 BUMN produktif. Kisaran laba yang diterima mencapai Rp125 triliun di 2022.

Strategi BUMN Sikapi Kerugian Investasi GoTo

Banyak Perusahaan BUMN berinvestasi untuk memperbesar skala bisnis sekaligus mengembangkan usahanya. Salah satunya dilakukan PT Telkom melalui anak usahanya Telkomsel yang menyuntikkan modal kepada perusahaan startup, Gojek Indonesia. 

Strategi investasi BUMN menyikapi buruknya kinerja saham GoTo di pasar modal adalah dengan melihat dinamika kondisi pasar saat ini. BUMN akan menyesuaikan dengan melakukan perencanaan investasi yang matang dan komprehensif agar investasi bisa berjalan dengan baik jika ada hal-hal yang menyebabkan kerugian.

"Kenyataannya yang namanya investasi tidak selalu menjadi keuntungan, dalam beberapa hal bisa menyebabkan kerugian. Itu adalah resiko-resiko bisnis yang harus dilalui," ujar Pengamat BUMN Toto Pranoto.

Ajang Silaturahmi, Humas BUMN Gelar Fun Football

Forum Humas BUMN menggelar acara Fun Football antar Humas BUMN di Stadium Bri Brilian, Jakarta Selatan. Acara ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama humas BUMN pada Jumat (26/8/2022).

Pertandingan Fun Football ini diikuti anggota forum Humas BUMN, staff kementerian, mitra kerja BUMN dan insan pers. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Forum Humas yang memiliki filosofi olahraga tim yang membutuhkan kekompakan. Karenanya forum Humas harus bisa bekerjasama dengan baik dengan sesama BUMN serta menjalin kolaborasi dengan Stakeholder.

Ketua Forum Humas BUMN Aestika Oryza Gunarto berharap, event ini bisa berlangsung rutin dan dapat semakin mempererat kerjasama antar kementerian BUMN sehingga menunjukkan komunikasi yang positif di mata masyarakat.

Transformasi BUMN Tingkatkan Kontribusi Negara

Program bersih-bersih BUMN mendorong perbaikan sistem yang ada di perusahaan BUMN dan juga Kementerian BUMN sekaligus untuk meminimalisir kasus korupsi.  Selain itu, berkat program transformasi yang efisien dan profesional, kinerja keuangan BUMN semakin membaik.