Pengamat Politik: Ada Indikasi Dukungan Koalisi Jokowi di Pilpres 2024 Terbelah

Pengamat politik Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Jokowi mengalami kegamangan mengenai siapa yang akan dipilih di Pemilu 2024. Khoirul menduga, arah politik mulai terbelah antara koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden dengan lawannya yang justru mendukung Prabowo Subianto.

Dari satu sisi, kata Umam, Presiden Jokowi merupakan petugas Partai PDIP. Namun di sisi lain, ada aspirasi yang cukup kuat dari partai-partai di lingkaran kekuasaan Istana yang nampak enggan bersama PDIP.

"Ada indikasi pembelahan pada konteks arah politik, dan juga kalkulasi kepentingan di dalam jaringan relawan pak Jokowi sendiri," ujar Ahmad Khoirul Umam.

Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi belum menyampaikan mengenai arah dukungan politik PDIP bersama partai politik lain dalam Pilpres 2024.

Isi Pembahasan Pertemuan AHY-JK: Ekonomi hingga Kebangsaan

Survei INDEF: 92% Warganet Keluhkan Politik Cawe-Cawe Jokowi

Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pencapresan 2024 mendapat respon negatif dari warganet. Berdasarkan survei Continuum INDEF, sebanyak 92% warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem.

Berdasarkan analisis menggunakan big data oleh Continuum INDEF, politik cawe-cawe Jokowi hanya 8% warganet yang menyebut presidennya ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa.

Sementara itu berdasarkan studi pada 28 April- 8 Mei 2023 tercatat sebanyak 15 ribu perbincangan di media sosial, 79,4% warganet berpendapat presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan politik cawe-cawe Presiden Jokowi dapat menurunkan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi mengabaikan aturan main demokrasi.

Iman Kuat Partai Demokrat

Tak terpengaruh rayuan PKB, Cak Imin mengapresiasi AHY. Komitmen politik Partai Demokrat juga tak buyar, walau SBY didekati Ketua Umum Partai Golkar. Komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan rupanya tak perlu diragukan.

“Salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya memengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat, karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomong-nya,” kata Cak Imin. 

Itulah pengakuan blak-blakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Walau keinginan AHY menjadi bacawapres Anies Baswedan masih bertepuk sebelah tangan, ternyata komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak perlu diragukan.

Sebelumnya Cak Imin mengaku akan mendekati Partai Demokrat sebagai bagian dari upaya menggalang Koalisi Besar bersama Partai Golkar.

Cak Imin dan sejumlah petinggi PKB bertemu dan berdialog dengan SBY. Agenda Cak Imin berlanjut dengan diskusi khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Namun rayuan Cak Imin ke Partai Demokrat tak membuat AHY bersedia merapat. 

Saat konferensi pers bersama, AHY menegaskan posisi kedua partai yang berbeda. Partai Demokrat tegas memilih jalan perubahan. Sedangkan PKB masuk dalam kelompok yang ingin melanjutkan pemerintahan.

Poros pendukung pemerintahan yang melobi Partai Demokrat tak hanya PKB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga bertandang ke Cikeas untuk bertemu SBY. 

DPP Partai Demokrat menyebut pertemuan Airlangga dan SBY terlaksana atas permintaan Airlangga. Selain silaturahmi idulfitri, Airlangga dan SBY juga berdiskusi mengenai dinamika politik terkini. Sempat muncul spekulasi, manuver Airlangga sebagai pembawa pesan dari Istana.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan berpolitik tidak selalu hanya mengejar kekuasaan. Dinamika politik terkini menjawab teka-teki lobi politik PKB dan Golkar ke Cikeas. Rupanya Airlangga dan Cak Imin serius melebur dan mengembangkan sayap koalisi. 

AHY Harap Pemimpin Negeri Fokus pada Isu Kebangsaan Ketimbang Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berharap di tengah tahun politik ini, pemerintah tetap fokus pada isu-isu kebangsaan. AHY khawatir jika isu-isu kebangsaan dikesampingkan karena urusan politik praktis pada Pemilu 2024, maka masyarakat akan dirugikan.

Pernyataan ini disampaikan merespons kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara relawannya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

"Kami bermohon kepada pemimpin negeri ini, kepada para pejabat negara yang mengemban amanat rakyat, baik di jalur eksekutif sebagai pemimpin di tingkat nasional, termasuk para kepala daerah, dan juga mereka yang menjadi wakil-wakil rakyat tetap fokus pada isu-isu kebangsaan," tegas AHY saat ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu, (14/5/2023).
 
Menurut AHY, pemerintah tak boleh hanya mengurusi pemilu. AHY menyebut pemerintah harus memikirkan kompleksitas permasalahan yang masih berlangsung, mulai dari ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan. Termasuk, demokrasi dan keadilan.

Indikator Politik: Anies Tak Mudah Dapat Dukungan Solid di Jakarta Meskipun Mantan Gubernur

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan meskipun Anies mantan Gubernur DKI Jakarta, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan dukungan solid atau mayoritas di Jakarta.

Burhanudin mengatakan bahwa dari sisi rekam jejak elektoral, tidak ada capres yang bisa menang telak di Jakarta. 

Provins DKI Jakarta sangat krusial dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan populasi pemilih di Jakarta berkisar 4,1 persen dari total populasi nasional. 

Sebagai pusat Ibu Kota sekaligus pusat media dan populasi pemilih di Jakarta lima kali lipat lebih terdidik dibanding populasi nasional. Dari sisi ekonomi, warga Jakarta tujuh kali lipat lebih sejahtera. 

Maka, pilihan warga Jakarta memiliki nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Burhanudin mengatakan penting baginya untuk melihat referensi warga Jakarta. 

PAN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU

Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI Pemilu 2024 di KPU, Jumat (12/5/2023).

Ratusan bacaleg itu didaftarkan PAN dari 85 dapil, sedangkan 2.372 bacaleg untuk DPRD provinsi didaftarkan dari 301 dapil. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut latar belakang bacaleg yang didaftarkan berasal dari birokrat, purnawirawan TNI dan Polri, kalangan artis seperti Eko Patrio dan Pasha 'Ungu', pengusaha, pengacara, bahkan alim ulama serta ormas Islam. 

Zulhas juga menegaskan bahwa PAN sudah memenuhi 30% persyaratan minimal keterwakilan perempuan dalam kontestasi bacaleg Pemilu 2024. 

Hingga hari ke-12 ini, sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan bacaleg ke KPU, yakni PKS, Partai Hanura, PDIP, Partai NasDem, Partai Umat, Partai Garuda dan PAN. 

Sementara itu, PPP juga diagendakan akan mendaftarkan bacaleg hari ini. 

Jokowi Cawe-Cawe, Politikus Golkar: Itu Proses Dinamika Politik

Kegaduhan politik di Indonesia masih berlanjut dengan gencarnya manuver atau cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap rencana dan wacana capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2024.

Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa hal tersebut adalah sebuah proses dinamika politik yang tidak perlu terlalu ditanggapi. 

Ia juga menyebut Golkar menilai pertemuan Jokowi dengan enam ketua parpol merupakan silaturahmi politik dan komunikasi politik yang wajib dilakukan. 

Debat Panas Ray Rangkuti & Adian Napitupulu soal Pertemuan Parpol di Istana

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dipertanyakan sikap netralnya soal klaim pembicaraan politik kebangsaan di Istana Merdeka dengan enam ketua umum partai politik. Permasalahnya, tak semua parpol diundang dalam pertemuan tersebut. 

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, enam partai politik yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka belum tentu membahas koalisi strategi pemenangan untuk Pemilu 2024.

"Berarti koalisi itu apakah sedang membicarakan strategi pemenangan atau tidak," kata Pengamat Politik, Ray Rangkuti dalam program Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ray Rangkuti merupakan asumsi-asumsi subjektif.

"Artinya itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif yang hanya menafsirkan 1,2,3 kalimat tanpa mengetahui substansi secara utuh dari percakapan dalam istana," ucap Adian Napitupulu.

Ray Rangkuti menyebut pernyataan yang disampaikannya merupakan tafsir yang sah, karena berdasarkan pernyataan dari Jokowi.

"Tafsir itu lebih legitimate daripada anda (Adian Napitupulu) yang tidak punya apa-apa, karena tafsir itu didasarkan dari pernyataan pak Jokowi," tambah Ray Rangkuti.

Airlangga dan Cak Imin Sama-Sama Berpeluang Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Koalisi Besar tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun, belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden jika nantinya diusung di Pilpres 2024.

Kedua partai politik berkeinginan untuk mengusung ketua umum masing-masing yaitu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid menepis anggapan adanya rebutan jatah kursi bacawapres antara Partai Golkar dengan PKB.  

Nusron menyebut, Prabowo yang nantinya berhak menunjuk siapa cawapres yang akan mendampinginya untuk menghadapi Pilpres 2024. 

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Reza berharap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bacawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Meski demikian, saat ini PKB tengah bersepakat dengan Golkar menjadi koalisi inti untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres di Pilpres 2024. 
 
Pengamat politik, Khairul Umam menilai Prabowo akan mencari pendamping yang memiliki kekuatan logistik. Dalam hal ini, Khairul Umam melihat sosok Erick Thohir berpotensi akan dipinang Prabowo sebagai bacawapres.

Bedah Editorial MGN: Menteri Sibuk Sendiri

Pekerjaan rumah bangsa ini terlalu banyak, bertumpuk-tumpuk, tidak bisa diselesaikan sambil lalu. Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran, serta persoalan kemiskinan, menjadi tiga fokus utama yang publik minta untuk segera diatasi.

Namun, sebagian pejabat negara yang diberi amanah malah menghadapkan wajah mereka menuju gelanggang 2024. Para menteri yang merupakan ketua umum partai politik getol menggelar pertemuan. Bungkusnya silaturahmi tapi aromanya berbau urusan pemindahan kekuasaan.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sebuah restoran mewah di Jakarta, Rabu (3/5/2023) siang. Kedua tokoh ini tengah mengincar posisi capres-cawapres namun belum juga kesampaian.

Kesibukan membangun kerja sama politik juga dilakoni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, misalnya, menemui Airlangga dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Senin (1/5/2023).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun masuk daftar pembantu presiden yang sibuk menatap Pemilu 2024. Selain membangun koalisi, Zulkifli selaku ketua umum PAN gencar safari ke berbagai daerah untuk memimpin konsolidasi pemenangan partai matahari terbit.

Masih ada Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang dalam nalar publik terlibat dalam perburuan elektoral. Mereka bisa membantah tapi kesan genit mendekati pilpres sudah terlanjur melekat di benak masyarakat.

Kita harus membawa ke ruang terang bahwa publik terlalu kenyang dengan suguhan politik. Para pembantu presiden seharusnya fokus menyelesaikan tugas negara yang masih setahun lagi. Bilamana dirasa sulit, tidak perlu sungkan untuk meletakkan jabatan.

Kalau atraksi para menteri tak jua teratasi, sungguh tepat bagi publik mendorong Presiden Jokowi turun tangan. Ini sekaligus alarm buat Kepala Negara yang kini sibuk mengendorse calon pengganti. Negarawan dituntut mengasuh dengan keteladanan bukan malah abai dan melakukan pembiaran.

Sumber: Media Indonesia

Politikus Bestari Barus Heran Jokowi Kucilkan NasDem soal Pilpres 2024

Presiden Jokowi mengambil jarak dengan Partai NasDem. Hal itu tampak ketika Jokowi tidak mengundang NasDem ke Istana. Padahal, ketum parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan diundang. Politikus Partai NasDem, Bestari Barus, merasa bingung dengan sikap Jokowi itu. 

"Apa yang salah? (Anies Baswedan) Ini warga negara Indonesia, cucu pahlawan nasional, orang yang pernah menjadi menteri, orang yang pernah berprestasi saat memimpin Jakarta lima kali dalam lima tahun berturut-turut, ini pernah juga jadi tim sukses Pak Jokowi. Salahnya tuh di mana?," kata Bestari di Primetime News Metro TV, Selasa (9/5/2023). 

Bestari menegaskan pengucilan yang dilakukan terhadap Partai NasDem tak akan mengubah keputusan pengusungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, NasDem partai yang tidak terikat dengan siapa pun dan tidak bisa diintimidasi pihak mana pun dalam keputusannya.  

"Tentunya Partai NasDem partai yang independen yang tidak bisa kemudian dipengaruhi pihak mana pun di dalam menentukan sikapnya," tegasnya. 

Partai Nasdem, ujar Bestari, betul-betul menyaring calon presiden dari bawah. Pengusungan calon presiden melalui berbagai tahapan hingga pada Oktober 2022, NasDem memilih Anies Baswedan. Pengusungan Anies Baswedan sebagai bacapres tidak melanggar konstitusi negara. 

"Saya kira itu (pencalonan Anies Baswedan) tidak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar. Konstitusi kita tidak ditabrak," jelasnya. 

Anies dinilai bukan "orang" Jokowi. Padahal, NasDem yang mendukung Jokowi di pemerintahan justru mengusung Anies. Bestari melihat hal itu biasa. Dukungan NasDem terhadap Jokowi, katanya, tidak bersyarat termasuk pengusungan bacapres yang bukan "orang' Jokowi. Bestari mengatakan komitmen NasDem ke Jokowi hanya mengawal kepemimpinan Jokowi dari 2019-2024.

"Tidak ada klausul-klausul tambahan nanti calonnya harus begini harus begitu," ujarnya.

Ia menilai Jokowi seorang negarawan yang seharusnya menghantarkan Pemilu 2024 sukses ke depan. 

Adapun Jokowi sengaja tidak mengundang Surya Paloh ke Istana karena NasDem kini memiliki koalisi sendiri, Koalisi Perubahan. 

PDIP akan Gelar Pidato Politik Jokowi dan Ganjar di GBK

Anies Fokus Serap Masalah Masyarakat Ketimbang Bahas Koalisi Pemerintahan

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan enggan memusingkan gonjang ganjing yang terjadi dalam koalisi pemerintahan. Ia menyatakan ingin fokus untuk menyerap permasalahan masyarakat.

"Saya tidak berminat untuk ikut dalam percakapan itu, walaupun clickbait-nya cukup baik, barangkali menarik sebuah berita, tapi untuk rakyat mengingingkan apa solusi untuk masalah yang mereka hadapi," kata Anies di Stadion Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu, (7/5/2023).

Anies menyebut permasalahan masyarakat saat ini sangat banyak. Sehingga, Ia ingin fokus mencarikan solusi sebagai bekal untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.

"Fokus kami menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru, meluruskan, keadilan, dan kita akan fokus ke situ," tegas Anies.

Oleh karena itu, Anies enggan memusingkan gonjang ganjing yang ada di koalisi pemerintah saat ini. Menurutnya, keluhan masyarakat butuh keseriusan untuk mendapatkan solusi pasti.

"Masyarakat bicara tentang kemiskinan, biaya hidup tinggi, dan lapangan kerja terbatas. Ini hal yang harus jadi fokus kita, dan akan jadi fokus kita terus," ujar Anies. 

Anies Berkomitmen Menghadirkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan membacakan pidato bertajuk "Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan" dalam acara deklarasi Relawan Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

Anies Baswedan mengajak publik dan relawan untuk bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Salah satu caranya, melaksanakan janji kemerdekaan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Anies mengatakan janji kemerdekaan ini harus menjadi arah kebijakan politik ke depan. Keadilan sosial bisa dicapai bila ada sebuah kesemakmuran atau kesetaraan.

Ribuan relawan meneriaki Anies Baswedaan dengan menyebut "Anies Presiden" sebelum melakukan pidato politik. Anies didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara tersebut.

Selain itu, Kelompok Amanat Indonesia resmi menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Anies juga memberikan bendera Amanat Indonesia kepada salah satu anggotanya. Bendera itu merupakan simbolis agar kelompok tersebut diperbanyak.

Anies Berziarah ke Makam KH Muhammad Shiddiq di Jember

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan kembali melanjutkan safari politik di Jember, Jawa Timur, salah satu agendanya adalah berziarah. Anies dan rombongan ziarah ke makam KH Muhammad Shiddiq di Kaliwates, Minggu (7/5/2023). 

Dalam perjalanan menuju makam, Anies menyapa masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Usai berziarah, rombongan Anies melanjutkan silaturahmi ke Pondok Pesantren Islam As-Shiddiq Putra.

Bahkan, Anies juga akan bertolak ke Kecamatan Tanggul, untuk menghadiri undangan haul ke-47 Habib Sholeh Bin Muhsin Al Hamid. Kedatangannya disambut baik oleh para habib yang juga hadir dalam acara tersebut. 

Anies akan Sampaikan Pidato Visi Indonesia di Hadapan Relawan Hari Ini

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menyampaikan pidato dalam deklarasi relawan yang mendukungnya sebagai bakal calon presiden pukul 13.00 WIB di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
 
Pidato yang bertajuk "Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan" ini akan disampaikan Anies dalam deklarasi relawan 'Amanat Indonesia' (ANIES). Sebanyak 4 ribu orang diprediksi akan menghadiri acara ini.

Selain Anies, pimpinan partai politik pendukung dan organ relawan pendukung Anies juga turut diundang.
 
Acara ini merupakan deklarasi dukungan bagi Anies Baswesan sebagai bacapres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan. Pidato yang disampaikan Anies dalam acara ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan visi misinya untuk membangun Indonesia.

Bawaslu RI Didesak Gugat Peraturan KPU yang Berpontesi Rugikan Bacaleg Perempuan

Raffi Ahmad Ramaikan Acara Silaturahmi Akbar NasDem di Bandung

Menko Luhut Pandjaitan Bersedia Bertemu Surya Paloh Kapan Saja

Willy Aditya: Jokowi-Maruf Amin Dilahirkan oleh Partai NasDem

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menanggapi ucapan Presiden Jokowi mengenai tidak diundangnya Partai NasDem dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik dalam Koalisi Pemerintahan, Minggu (30/4/2023) lalu. Willy menyebut, Jokowi-Maruf Amin dilahirkan oleh Partai NasDem.

"Gapapa kita hormati kalau sudah tidak diajak, karena Jokowi-Maruf Amin ini kan lahir dari NasDem, tentu kami bertanggung jawab maju mundurnya, tapi hidup ini harus saling menghormati, kalau terkait pemerintahan kita akan konsultasi dengan Pak Surya," ujar Willy Aditya.

Anies Bahas Bacawapres dalam Pertemuan Bersama Parpol Pendukung

Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan menegaskan pihak-pihak yang merasa akan kehilangan kekuasaan pada pemilu 2024 nanti tidak mengerti prinsip dalam demokrasi. Hal ini diungkap Anies saat membahas sejumlah isu bersama Koalisi Perubahan, termasuk soal bakal calon wakil presiden.
 
Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan bertemu tim delapan partai pendukung di Sekretariat Koalisi Perubahan di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Anies membeberkan sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan.
 
Anies juga menjawab pertanyaan soal perubahan yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi presiden saat konferensi pers bersama KPP di Jakarta, jumat (5/5/2023). Dalam hal ini Anies di bawah naungan KPP dikhawatirkan tidak akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk soal IKN. Anies menegaskan agenda perubahannya terdiri dari perubahan dan keberlanjutan.
 
Anies mengatakan sedikitnya tiga isu perubahan mulai dibahas, di antaranya kemiskinan dan biaya hidup, kebutuhan pokok yang harganya tinggi serta lapangan pekerjaan. Sementara ditanya soal bakal calon wakil presiden, Anies mengakui bahwa ada pembahasan soal itu. Anies pun menjelaskan saat ini proses pemilihan bakal cawapresnya tengah berjalan dan mengerucut ke lima nama.

Pertemuan Surya Paloh & Luhut Bahas Skema Capres 2024

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; dan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan; kembali menggelar pertemuan tertutup. Luhut menyampaikan pertemuan dengan Surya Paloh membahas soal skema capres 2024.

Pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Pandjaitan digelar mulai pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 13.40 WIB, Jumat (5/5/2023). Beberapa hal dibahas dalam pertemuan silaturahmi ini. Sebelumnya Surya Paloh dan Luhut sudah melakukan pertemuan sebanyak empat kali dalam enam pertemuan.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dalam pertemuan ini hanya membahas yang menyenangkan, tidak menjelaskan secara rinci soal hal tersebut, namun hal ini membahas tentang keberlangsungan negara agar tetap damai dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tadi dengan Surya Paloh membahas soal skema pencapresan serta diberikan masukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Surya Paloh juga menyampaikan dalam pertemuan hari ini berkaitan dengan silaturahmi serta membicarakan tentang hal yang baik-baik dan mengedepankan kepentingan nasional.

Selain bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh tidak menutup kemungkinan akan menghubungi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan.

Sindir Prabowo yang Selalu Kalah di Pilpres, Adian Napitupulu: Cuma Menyampaikan Fakta

Tak hanya saling rayu dan menggoda, dinamika poitik menuju pilpres juga diwarnai saling sindir. Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Napituplu menyebut tidak akan seru pilpres 2024 bila Ganjar Pranowo berkompetisi dengan kandidat yang berkali-kali gagal menjadi presiden.

Legislator asal PDI Perjuangan itu merasa tidak peduli bakal diangap sombong ketika mengungkap ketidakseruan bagi Ganjar berkompetisi melawan kandidat yang berkali-kali kalah.

Adian Napitupulu mengklaim tak pernah mengejek Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Adian mengaku hanya berbicara fakta saat mengungkap ada sosok yang berkali-kali kalah dalam kontestasi politik.

Omongan yang disampaikan Adian sebelumnya sudah terdengar sampai ke telinga Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, belakangan ini memang banyak pihak yang mengejeknya karena berniat kembali maju pilpres.

Prabowo subianto dipastikan bakal kembali maju pada pilpres tahun depan. Kendati ada gerakan yang mengupayakan Prabowo menjadi cawapres Ganjar, Gerindra tegas menolaknya. Apalagi secara elektabilitas Prabowo kini menduduki posisi pertama menyalip Ganjar Pranowo.

Perbedaan Antarpartai Disebut pada Isu Agama

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini merupakan akibat kurangnya perbedaan ideologis pada sistem partai yang ada di Indonesia.

"Saya melihat ini sebagai sebuah akibat ketimbang sebab. Akibat dari dua hal yang pertama sistem kepartaian kita yang kurang dibumbui oleh perbedaan ideologis. Jadi studi saya ada 9 variabel ideologis, hanya satu yang membedakan satu partai dengan partai lain yaitu soal isu agama, nah yang lain kurang lebih mirip," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam program Kontroversi, Kamis (4/5/2023).

Menurut Burhanuddin, kurangnya perbedaan ideologis tersebut bahwa insentif untuk membentuk koalisi tidak didasarkan pada perubahan atau perbedaan ideologism tapi kepada capres dan cawapresnya.

"Itulah insentif koalisi paling besar. Oleh karena itu, interaksi antar partai itu lebih diwarnai oleh sentimen office-seeking atau non ideologis. Jadi mana yang paling memberi insentif untuk menempatkan kader atau tokohnya sebagai capres dan cawapres, itu lah yang membuat pergerakan koalisi antar partai akan terjadi," tambah Burhanuddin.

Burhanuddin juga menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini akibat presidential threshold. Akhirnya, partai-partai terpaksa membangun koalisi terutama untuk memenuhi ambang batas presidential threshold yang tinggi.

"Terjadilah kawin paksa politik yang pada dasarnya itu tidak ada chemistry, tapi lebih kepada upaya untuk menyodorkan tokoh atau elitnya sebagai capres atau cawapres," tutup Burhanuddin.

Menteri Kabinet Jokowi Disebut Lebih Sibuk Bermanuver Jelang Pilpres 2024

Jubir Demokrat: Pertemuan Cak Imin dengan SBY Sebatas Sahabat Lama

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai pertemuan antara Cak Imin dengan Susilo Bambang Yudhoyono hanya sebatas sahabat lama. Tradisi silaturahmi yang dilakukan oleh Cak Imin dianggap sangat baik.

"Meskipun saat ini kita berbeda jalan, tapi komunikasi terus dijalin, meskipun kita berbeda langkah, tetapi kita punya banyak kesamaan pandangan dengan teman-teman PKB maupun Golkar, kita ingin agar pemilu nanti bisa berjalan dengan kondusif, demokratif, bebas intervensi hingga bebas dari kecurangan," ujar Herzaky Mahendra Putra.

Menurut Herzaky, pertemuan antar partai dalam membahas pilpres merupakan elemen utama dalam partai politik. Namun Herzaky menilai jika pihak lain yang sibuk bertemu yang bukan parpol menjadi lucu dan pertanyaan besar.

Ahmad Basarah: PDIP Punya Tiga Strong Point untuk Tentukan Pendamping Ganjar

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan dalam pilpres 2024 ada diferensiasi PDI Perjuangan dengan partai-partai peserta pilpres lainnya. Ahmad melihat ada tiga poin penting bagi PDI Perjuangan.

"PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri (bakal) capres dan (bakal) cawapresnya, hasil survei jika pemilu dilakukan hari ini, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, Pak Ganjar pada elektabilitas tertinggi, tiga strong point itu membuat PDIP lebih otonom untuk menentukan siapa (bakal) cawapresnya sambil melihat dinamika penduduk yang berkembang," ujar Ahmad Basarah.

Ahmad menambahkan saat PDIP menerima PPP beberapa hari sebelumnya, urusan bacawapres akan dibahas pada tahap pembicaraan selanjutnya. PDIP masih membuka diri pada partai-partai peserta pilpres yang akan bergabung PDIP.

"Setelah Hanura, PPP, mungkin akan ada partai-partai politik lain bergabung, nah di sanalah saya kira pada akhirnya keputusan (bakal) calon wakil presiden yang akan mendapingi Pak Ganjar akan dibahas oleh Bu Mega bersama pimpinan partai politik lain dan tentu bersama Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDIP," ujar Ahmad Basarah.

Jajaki Koalisi Demi Ambisi

Deklarasi koalisi antar partai politik yang sudah lebih dulu diumumkan, ternyata tidak menghentikan langkah para petinggi partai untuk melakukan safari politik. Setelah ditinggalkan oleh PPP untuk mendukung Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan, Partai Golkar tercatat menjadi salah satu partai yang paling rajin melakukan pertemuan dengan partai politik di luar koalisinya di KIB.

Lalu apakah Golkar akan tetap ada di Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN? Apakah wacara penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB menjadi Koalisi Besar jadi terbentuk? Lalu bagaimana hitung-hitungan para partai politik agar peroleh kemenangan?

NasDem Ungkap Kandidat Bacawapres Anies Mengerucut Lima Nama

Kendati hasil survei elektabilitas masih memposisikan Anies di urutan ketiga, parpol pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak khawatir. Anies berada di ranking tiga karena sudah sebulan lebih Anies tak bergerilya, berbeda halnya dengan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Peta koalisi pemilu 2024 memang belum dapat terbaca secara gamblang, meski demikian nama capres dan cawapres selalu menarik perhatian. Elektabilitas mereka juga terus dimonitor parpol.
 
Teranyar, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis elektabilitas bacapres, baik itu Prabowo, Ganjar dan Anies bersaing ketat. Adapun survei berdasarkan pertanyaan terbuka (top of mind) itu menempatkan Prabowo Subianto dengan perolehan 18,3%, Ganjar Pranowo 16,2?n Anies Baswedan 13,1%.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilisnya juga menyebut elektabilitas Prabowo terus menguat, sementara Ganjar sempat mengalami penurunan di medio Februari-April. Sedangkan Anies mengalami penguatan namun tidak setinggi Prabowo.
 
Kendati elektabilitas bakal calon presiden yang diusung oleh Partai NasDem masih berada di bawah Prabowo dan Ganjar, namun NasDem mengaku tak khawatir. Ketua DPP NasDem Willy Aditya justru optimistis mengingat Anies belum masuk ke daerah-daerah di Indonesia.

Partai koalisi perubahan untuk persatuan pun terus menggodok bakal calon pendamping Anies di pilpres mendatang. Setidaknya sudah ada lima nama yang disiapkan untuk mendapingi eks Gubenur DKI Jakarta itu.
 
Hanya anggota tim delapan dari Partai NasDem, Sugeng Suparwoto belum mau menyebutkan siapa saja nama-nama tersebut. Menurutnya, meski sudah ada lima nama mengerucut, masih belum ada keputusan final pertimbangan dan peluang masih terbuka lebar.

Sementara itu, dalam rilis survei LSI mengenai elektabilitas bakal calon wakil presiden dari simulasi 17 nama, Gubernur Jabar menjadi yang teratas dengan 19.5% disusul Sandiaga Uno, AHY, Erick Thohir hingga Khofifah Indar Parawansa.